Rabu , 26 Februari 2020

Meningkatkan Peran dan Partisipasi Perempuan dalam Pilkada 2020 yang Demokratis

Ummi Nu’amah, Kordiv Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Semarang saat menjelaskan peran dan partisipasi dalam  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 yang demokratis yang diselenggarakan oleh Kesabangpol Kabupaten Semarang, Selasa (11/2/2020) di Gedung Wanita Kabupaten Semarang.

UNGARAN – Anggota Bawaslu Kabupaten  Semarang  Ummi Nu’amah menjelaskan, perempuan harus meningkatkan peran dan partisipasi dalam  Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020 yang demokratis.

Ummi menjelaskan, urgensi perempuan mengawasi Pemilu maupun Pilkada 2020. Pertama, Sebagai Implementasi penghargaan terhadap HAM, prinsip demokrasi berbasis kesetaraan dan keadilan gender, khususnya kesetaraan hak politik perempuan. Kedua, Esensi Pemilu/Pilkada Sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih wakil yang akan duduk di legislatif dan memilih pemimpin yang akan duduk di eksekutif. Ketiga, Eksekutif dan Legislatif bertugas dan berwenang menyusun regulasi dan kebijakan yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara, mengatur kehidupan rakyat. Keempat, perempuan adalah rakyat yang akan terdampak dari regulasi dan kebijakan yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif.  Terakhir, penting untuk perempuan terlibat aktif mengawal proses dan hasil Pemilu/Pilkada agar terpilih pemimpin yang baik melalui proses yang menghargai kemurnian suara rakyat.

Perempuan harus punya andil besar dalam proses demokrasi di Kabupaten Semarang Tahun 2020. Peran Perempuan dalam Pilkada 2020 bisa menjadi Penyelenggaran, Peserta, Pemantau maupun sebagai Pemilih.

Peran perempuan  sebagai Pemilih dalam Pilkada 2020. Salah satunya, perempuan dapat berperan aktif sebagai  pengawas partisipatif.

Ummi mengatakan, perempuan dapat ikut mencegah terjadinya pelanggaran pilkada seperti menolak politik uang, menolak politisasi sara maupun memerangi berita hoaks.

“Saatnya perempuan bergerak memerangi politik uang untuk demokrasi yang lebih baik dan turut serta sebagai pengawas partisipatif,” kata Ummi Nu’amah dalam acara Pendidikan Politik Perempuan “Peran Wanita dalam Sukses Pemilihan Buparti dan Wakil Bupati Semarang Tahun 2020”, yang diselenggarakan oleh Kesabangpol Kabupaten Semarang, Selasa (11/2/2020) di Gedung Wanita Kabupaten Semarang.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh Drs. Haris Pranowo, Kepala Kantor Kesbangpol Kabupaten Semarang.  Muchamad Yulianto, Dosen FISIP UNDIP dan Peni Yulianingsih Ngesti Nugraha, Ketua Gerakan Organisasi Perempuan (GOW) Kabupaten Semarang. Kegiatan tersebut dihadiri oleh 100 orang perempuan yang tergabung dalam 28 organisasi wanita.

Ummi menjelaskan, perempuan bisa menjadi bagian penting yang menentukan Kepala Daerah yang bisa mewakili kepentingan perempuan dalam kebijakan yang pro terhadap perlindungan dan kesejahteraan perempuan.

Dalam memahami Politik Uang. Ummi mengatakan, perempuan dapat memahami terlebih dahulu apa itu politik uang dan regulasinya. Politik Uang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Semarang diatur dalam Pasal 187 A, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. (1)Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 Ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu miliar rupiah). (2) Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Oleh sebab itu, Ummi menegaskan, Bawaslu Kabupaten Semarang telah melakukan berbagai pendekatan kepada masyarakat, untuk mencegah terjadinya pelanggaran- pelanggaran Pilkada. Kegiatan tersebut berupa Jagongan Pemilu, Bawaslu Goes to School, Gelar Tikar, Bincang dengan Komunitas, Sosialisasi dengan kelompok masyarakat.

Ummi juga membuka ruang kepada kelompok organisasi Perempuan, apabalia ada pertemuan dapat mengundang jajaran Bawaslu Kabupaten Semarang dari tingkat Kabupaten hingga tingkat Desa/Kelurahan untuk sharing Aturan dan Larangan Pilkada 2020.

“Pada dasarnya kehadiran perempuan dalam pengawasan pemilu atau pilkada dapat memiliki andil dalam kehidupan berbangsa dan bernegara,” ungkapnya..

“Perempuan harus berperan aktif sebagai pengawas partisipatif untuk mewujudkan Pilkada 2020 yang berintegritas di Kabupaten Semarang, ” pungkas Ummi.

Bagikan :
Pengaduan

KOLOM PENGADUAN
( mohon di isi dengan data yang benar )

Kirim