Bawaslu Kabupaten Semarang Tegaskan Komitmen dalam Pencegahan Kekerasan Seksual

Ungaran – Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang, Ummi Nu’amah, mengikuti kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Vol. 24 Edisi Spesial bertema “Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Bawaslu se-Provinsi Jawa Tengah” secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (9/11/2026).

Keikutsertaan Ummi Nu’amah dalam kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Kabupaten Semarang untuk memperkuat pemahaman sekaligus membangun keberanian dalam menyuarakan gerakan anti kekerasan seksual, khususnya di lingkungan kelembagaan Bawaslu.

Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber, yaitu Apriyanti Marwah, Tenaga Ahli Bawaslu RI, yang membawakan materi “Lingkungan Kerja Aman dan Integritas Pengawasan Pemilu”, serta Dr. Kurnia Muhajarah, M.S.I., Ketua PSGAD UIN Walisongo Semarang, dengan materi “Membangun Ruang Kerja Aman: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Bawaslu se-Jawa Tengah”.

Melalui materi yang disampaikan, peserta mendapatkan penguatan mengenai pentingnya menciptakan ruang kerja yang aman, menghormati martabat setiap individu, serta memahami bentuk-bentuk kekerasan seksual berikut mekanisme pencegahan dan penanganannya.

Bagi Ummi Nu’amah, upaya pencegahan kekerasan seksual tidak cukup hanya melalui sosialisasi dan pemahaman regulasi, tetapi juga harus diwujudkan dalam sikap dan tindakan nyata. Setiap jajaran memiliki tanggung jawab untuk membangun budaya kerja yang saling menghormati, tidak mentoleransi segala bentuk kekerasan seksual, serta berani bersuara ketika menemukan atau mengalami tindakan tersebut.

Ia menegaskan pentingnya keberpihakan terhadap korban, menjaga kerahasiaan, serta memastikan tersedianya ruang pengaduan yang aman dan mekanisme penanganan yang tepat.

Melalui kegiatan ini, Ummi Nu’amah berharap komitmen anti kekerasan seksual semakin menguat di seluruh jajaran Bawaslu. Lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan bebas dari kekerasan merupakan bagian penting dalam menjaga integritas kelembagaan serta mendukung pelaksanaan tugas pengawasan pemilu secara profesional.