Mendorong Pengawasan Partisipatif Melalui Saka Adhyasta Pemilu

Ungaran - Bawaslu Kabupaten Semarang menyelenggarakan kegiatan penguatan kelembagaan pengawas pemilu di Kabupaten Semarang. Kegiatan yang mengambil tema “Penguatan Kapasitas Pengawasan Partisipatif Melalui Saka Adhyasta Pemilu di Kabupaten Semarang” digelar di Melva Balemong, Selasa 16 Desember 2025.

Kegiatan ini dihadiri oleh peserta dari unsur komunitas pengawas partisipatif yang dibentuk oleh Bawaslu Kabupaten Semarang, perwakilan Saka Adhyasta, serta media. Wakil Ketua Pramuka Kwarcab Semarang, Gogo Widyatmoko yang bertindak sebagai narasumber menyampaikan materi terkait Saka Adhyasta Pemilu.

Gogo dalam pembukaanya menyampaikan pengertian mengenai Saka Adhyasta Pemilu. "Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu disingkat Saka Adhyasta Pemilu adalah Satuan Karya Pramuka yang merupakan wadah Kolaborasi antara Bawaslu dan Gerakan Pramuka dalam rangka Pengawalan Pemilu sekaligus bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan dan ketrampilan praktis Anggota Pramuka dalam bidang pencegahan dan pengawasan pemilu, menjadikan agen perubahan untuk mewujudkan Pemilu yg berkualitas" buka Gogo

Lebih lanjut, Gogo juga menjelaskan tujuan dibentuknya Saka Adhyasta Pemilu. " Tujuan dibentuknya Saka Adhyasta Pemilu yaitu untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, kemudian menciptakan pemilu yang bebas, umum, langsung dan rahasia, serta menjadi sekolah demokrasi bagi anggota Pramuka di bidang pengawasan". jelas Gogo

Gogo menambahkan bahwa Saka Adhyasta memiliki beberapa kegiatan yang dijalankan. "Dalam Saka Adhyasta Pemilu, kita memiliki beberapa agenda kegiatan seperti Melakukan peningkatan pengawasan pemilu dalam kegiatan kepramukaan serta meningkatkan keterampilan dalam pengawasan partisipatif dalam kegiatan kepramukaan". jelas Gogo

Terakhir, Gogo menunjukkan beberapa tingkatan dalam krida Saka Adhyasta Pemilu. "Ada tiga tingkatan Saka Adhyasta Pemilu yaitu pertama ada Krida Pencegahan, kedua ada Krida Pengawasan dan terakhir ada Krida Penanganan Pelanggaran".