Kenali Mekanisme Penanganan Pelanggaran, Saka Adhyasta Pemilu Didorong Berani Melapor ke Bawaslu
|
Ungaran – Masyarakat memiliki peran penting dalam membantu Bawaslu mengawasi penyelenggaraan pemilu, termasuk dengan menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran. Pemahaman tersebut dikenalkan melalui pendalaman Krida Penanganan Pelanggaran dalam kegiatan Peningkatan Pengawas Partisipatif Satuan Karya Pramuka Adhyasta Pemilu Kabupaten Semarang Volume II, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan yang dilaksanakan di Kantor Bawaslu Kabupaten Semarang ini diikuti oleh 38 peserta dari SMA Negeri 1 Ungaran, SMA Negeri 2 Ungaran, SMK Negeri H. Moenadi Ungaran, dan SMK Nahdlatul Ulama Ungaran.
Pendalaman materi dipandu oleh tim pembina Krida Penanganan Pelanggaran, Andi Setiawan dan M. Budi Purwanto. Para peserta dikenalkan dengan berbagai bentuk dugaan pelanggaran pemilu, pentingnya informasi awal, serta mekanisme penyampaian laporan kepada Bawaslu.
Andi Setiawan menyampaikan bahwa keberanian masyarakat untuk melaporkan dugaan pelanggaran merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap kualitas demokrasi. Masyarakat tidak perlu ragu menyampaikan informasi kepada Bawaslu apabila menemukan dugaan pelanggaran, tentunya dengan memperhatikan ketentuan dan prosedur yang berlaku.
“Berani lapor ke Bawaslu apabila menemukan dugaan pelanggaran. Jangan hanya mengetahui atau melihat suatu kejadian, tetapi juga perlu memiliki kepedulian untuk menyampaikan informasi tersebut agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ungkap Andi Setiawan.
Dalam pendalaman tersebut, peserta juga diperkenalkan mengenai pentingnya menyampaikan informasi secara jelas dan berdasarkan fakta. Informasi awal perlu memperhatikan unsur waktu, tempat, peristiwa, serta bukti pendukung apabila tersedia.
Melalui Krida Penanganan Pelanggaran, anggota Saka Adhyasta Pemilu diharapkan memahami bahwa setiap dugaan pelanggaran harus disikapi secara bertanggung jawab dan disampaikan melalui jalur yang tepat. Peserta juga diingatkan agar tidak terburu-buru menyimpulkan suatu peristiwa sebagai pelanggaran sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pihak yang berwenang.
Bawaslu Kabupaten Semarang berharap pendalaman ini dapat menumbuhkan keberanian, kepedulian, dan tanggung jawab generasi muda dalam mengawal demokrasi serta menjadi bagian dari penguatan pengawasan partisipatif di masyarakat.
Humas Bawaslu Kabupaten Semarang