Melalui Kajian Hukum Bersama Akademisi UNW, Bawaslu Kabupaten Semarang Bedah Problematika Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

Ungaran - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Semarang menyelenggarakan Kajian Hukum dengan tema “Problematika Regulasi Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu”. Bertempat di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Semarang pada Rabu (11/11/2026), kegiatan ini membedah berbagai kebuntuan regulasi, khususnya pada tahapan penyelesaian sengketa proses pemilu, dengan menghadirkan Dosen Hukum Tata Negara Universitas Ngudi Waluyo (UNW) Ungaran, Dwi Wisnu Kurniawan, S.H., M.H., sebagai narasumber ahli.

Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Semarang, Ummi Nu’amah, S.Pd., menyoroti perdebatan sengit mengenai objek sengketa di lapangan. Berdasarkan Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2022, objek sengketa yang diakui adalah Surat Keputusan (SK) atau Berita Acara (BA) KPU. Namun, dalam praktiknya KPU kerap hanya menerbitkan "Tanda Terima" sebagai dasar tindakan (misalnya saat tahapan pencalonan), sehingga merugikan peserta pemilu karena tanda terima tersebut belum tentu memenuhi kriteria SK/BA untuk disengketakan di Bawaslu. Selain itu, ia juga mengungkap ketidaksinkronan internal terkait tata cara penghitungan waktu (hari kerja vs hari kalender) antara proses penanganan pelanggaran dengan penyelesaian sengketa.

Menyambung hal tersebut, Dwi Wisnu Kurniawan membedah kebuntuan yurisdiksi yang terjadi antara Bawaslu dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Meskipun Perbawaslu 9/2022 telah mengakui Berita Acara (BA) KPU sebagai objek sengketa yang sah, langkah pencari keadilan seringkali kandas ketika harus menempuh jalur banding ke PTUN. Hal ini disebabkan oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2017 yang hanya mengakui Keputusan KPU yang bersifat final (seperti Penetapan Parpol dan Daftar Calon Tetap/DCT) sebagai objek sengketa. "Celah ini mengebiri pencari keadilan. Jika sengketa tahap verifikasi ditolak Bawaslu, peserta tidak bisa banding ke PTUN karena objeknya dianggap belum final," tegas Wisnu dalam kajiannya.

Tantangan yurisdiksi lainnya juga muncul akibat dualisme kekuatan putusan Bawaslu pada rezim Pemilu dan Pilkada. Pada Pemilu Nasional, putusan Bawaslu bersifat mutlak dan wajib ditindaklanjuti KPU. Namun pada Pilkada, putusan penyelesaian sengketa Bawaslu seringkali direduksi hanya sebatas "rekomendasi" yang kerap ditolak sepihak oleh KPU. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 104/PUU-XXIII/2025 sejatinya telah menganulir disparitas ini dengan menegaskan bahwa frasa rekomendasi bermakna putusan final dan mengikat. Namun, ketiadaan revisi operasional pada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2020 membuat putusan MK tersebut belum teradaptasi dengan baik di tingkat penyelenggara ad hoc.

Sebagai solusi konkret, forum kajian merekomendasikan perlunya desakan kepada Mahkamah Agung untuk segera merevisi Perma 5/2017 guna memperluas definisi Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Elektoral agar mencakup Berita Acara. Sementara itu, Ummi Nu'amah dan Kasubbag Administrasi Sri Widodo sepakat bahwa Bawaslu dituntut untuk lebih berani menegakkan pemisahan wewenang secara tegas, serta mendorong harmonisasi tafsir hukum agar instrumen Keadilan Pemilu (Electoral Justice) benar-benar dapat menjadi sarana pemulihan hak-hak politik warga negara yang terlanggar, bukan sekadar pelengkap prosedur administrasi belaka.

Melalui kajian kolaboratif ini, Bawaslu Kabupaten Semarang berkomitmen menyusun dokumen telaah hukum secara komprehensif bersama akademisi UNW. Hasil kajian tersebut akan didokumentasikan dan diusulkan sebagai bahan rekomendasi strategis kepada Bawaslu RI, guna mendorong sinkronisasi yurisdiksi dan penyempurnaan perundang-undangan agar penegakan keadilan dalam penyelesaian sengketa pemilu di masa mendatang dapat berjalan secara pasti, adil, dan transparan.