Lompat ke isi utama

Berita

Soroti Pemilih Pemula Belum Rekam KTP-el, Bawaslu Kabupaten Semarang Akan Koordinasi dengan Disdukcapil

Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Semarang, Widya Astuti, menyampaikan sosialisasi pengawasan hak pilih kepada siswa kelas XI dan XII SMA Negeri 1 Ungaran, Rabu (11/11/2026).

Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Semarang, Widya Astuti, menyampaikan sosialisasi pengawasan hak pilih kepada siswa kelas XI dan XII SMA Negeri 1 Ungaran, Rabu (11/11/2026).

Ungaran – Bawaslu Kabupaten Semarang menyoroti masih adanya pemilih pemula yang telah berusia 17 tahun, tetapi belum melakukan perekaman Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el). Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam kegiatan uji petik pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di SMA Negeri 1 Ungaran, Rabu (11/11/2026).

Kegiatan dilaksanakan oleh Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Semarang, Widya Astuti, bersama staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas, Noor M. Nasyar dan Khoirul Umam. Uji petik menyasar siswa kelas XI dan XII yang telah berusia 17 tahun, baik yang sudah memiliki KTP-el maupun yang belum melakukan perekaman.

Dalam kegiatan tersebut, petugas melakukan pengecekan status hak pilih melalui layanan DPT online sekaligus mencermati kepemilikan dokumen kependudukan siswa. Hasil pengecekan sementara menunjukkan lebih dari 50 siswa yang telah memiliki KTP-el dan memenuhi syarat sebagai pemilih belum tercatat dalam DPT. Jumlah tersebut masih dalam proses pendataan dan verifikasi.

Selain itu, terdapat siswa yang telah berusia 17 tahun tetapi belum melakukan perekaman KTP-el. Kondisi ini menjadi perhatian tersendiri karena kepemilikan dokumen kependudukan merupakan salah satu aspek penting dalam proses administrasi pemilih.

Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas, Widya Astuti, menyampaikan bahwa Bawaslu akan melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Semarang untuk menindaklanjuti persoalan pemilih pemula yang belum melakukan perekaman KTP-el.

"Kami tidak hanya mencermati siswa yang sudah memiliki KTP-el tetapi belum masuk DPT, melainkan juga memberikan perhatian kepada siswa yang sudah berusia 17 tahun tetapi belum melakukan perekaman. Untuk itu, kami akan berkoordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten Semarang agar persoalan perekaman KTP-el bagi pemilih pemula ini dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku," jelas Widya.

Dukungan terhadap upaya jemput bola perekaman KTP-el di lingkungan sekolah juga disampaikan oleh salah satu guru SMA Negeri 1 Ungaran, Ruli. Ia menyambut baik apabila pelayanan perekaman KTP-el dapat dilaksanakan langsung di sekolah sehingga memudahkan siswa dalam memenuhi administrasi kependudukan.

"SMA Negeri 1 Ungaran sangat mendukung apabila ada pelayanan perekaman KTP-el seperti ini, dengan sistem jemput bola langsung ke sekolah. Selama ini, siswa yang harus melakukan perekaman biasanya perlu izin meninggalkan sekolah dan prosesnya bisa memakan waktu hingga seharian. Dengan adanya pelayanan langsung di sekolah, tentu akan sangat membantu siswa," ungkap Ruli.

Menurutnya, pelayanan jemput bola ke sekolah dapat menjadi solusi untuk mempermudah siswa yang telah memenuhi syarat usia agar segera memiliki KTP-el tanpa harus meninggalkan kegiatan belajar dalam waktu lama.

Bawaslu Kabupaten Semarang akan menginventarisasi hasil uji petik sebagai bahan pengawasan dan tindak lanjut kepada instansi terkait. Data dan bukti dukung yang dikumpulkan tetap memperhatikan prinsip perlindungan data pribadi serta menjaga kerahasiaan informasi kependudukan siswa.

Hasil pencermatan terhadap data pemilih selanjutnya akan menjadi bahan koordinasi dan penyampaian saran perbaikan kepada KPU sesuai mekanisme yang berlaku sebelum pleno rekapitulasi PDPB Triwulan IV Tahun 2026.

Melalui langkah tersebut, Bawaslu Kabupaten Semarang mendorong sinergi antarlembaga dalam memastikan pemilih pemula memperoleh akses layanan administrasi kependudukan dan terakomodasi dalam proses pemutakhiran data pemilih. Upaya ini menjadi bagian dari pengawasan untuk menjaga hak pilih warga negara agar dapat terpenuhi sesuai persyaratan peraturan perundang-undangan.

Humas Bawaslu Kabupaten Semarang