Perkuat Pengawasan Partisipatif, Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang Sampaikan Potensi Kerawanan Pilkades

Ungaran – Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan proses demokrasi yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas di tingkat desa. Pengawasan tidak hanya berorientasi pada penindakan terhadap dugaan pelanggaran, tetapi juga mengedepankan upaya pencegahan melalui koordinasi, sosialisasi, serta pelibatan aktif masyarakat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto, saat menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Koordinasi Progres Tahapan Pilkades dengan tema “Fenomena Maraknya Pemasangan APS Pilkades” yang diselenggarakan di Kecamatan Banyubiru, Rabu (11/11/2026).

Dalam pemaparannya, Agus menjelaskan bahwa Pilkades merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat desa untuk memilih kepala desa secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Oleh karena itu, seluruh tahapan pemilihan, mulai dari persiapan, pemutakhiran data pemilih, pencalonan, kampanye, masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara, hingga penetapan calon terpilih, perlu dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Pengawasan Pilkades perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan berbagai potensi kerawanan pada setiap tahapan. Beberapa potensi pelanggaran yang perlu diantisipasi antara lain ketidakakuratan data pemilih, ketidaklengkapan administrasi pencalonan, kampanye di luar jadwal, praktik politik uang, penggunaan fasilitas pemerintah desa untuk kepentingan kampanye, hingga pelanggaran dalam proses pemungutan dan penghitungan suara,” ungkap Agus.

Ia menambahkan, upaya pencegahan perlu diperkuat melalui pemetaan potensi kerawanan, koordinasi dengan panitia pemilihan dan para pemangku kepentingan, serta peningkatan pengawasan partisipatif dengan melibatkan masyarakat. Dengan demikian, potensi pelanggaran dapat diidentifikasi dan diantisipasi sejak dini.

Selain pencegahan, Agus juga menekankan pentingnya mekanisme penanganan dugaan pelanggaran. Dugaan pelanggaran dapat bersumber dari laporan masyarakat maupun hasil pengawasan aktif. Setiap laporan maupun temuan perlu didukung persyaratan yang telah ditentukan, antara lain identitas pelapor, uraian kejadian, saksi, serta bukti pendukung. Di samping itu, seluruh aktivitas pengawasan perlu didokumentasikan melalui laporan hasil pengawasan sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan evaluasi.

Melalui kegiatan koordinasi ini, diharapkan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya pengawasan dalam setiap tahapan Pilkades. Sinergi antara panitia pemilihan, pemerintah desa, unsur terkait, dan masyarakat menjadi faktor penting dalam menciptakan proses pemilihan yang aman, tertib, dan demokratis.

Pengawasan partisipatif bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, melainkan membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Dengan kesadaran dan partisipasi bersama, Pilkades diharapkan tidak sekadar menjadi sarana pergantian kepemimpinan, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat nilai-nilai demokrasi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik dan berintegritas.