Ada Tantangan Tersendiri Dalam Menangani Pelanggaran Pemilu

Ungaran - Podcast Democreasyik yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Semarang menjadi momen bagi Bawaslu Kabupaten Semarang untuk menjawab berbagai persoalan dan tantangan yang ada selama tahapan Pemilu.

Dalam kegiatan kali ini, KPU Kabupaten Semarang mengundang anggota Bawaslu Kabupaten Semarang divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Nurkus Budiyantomo untuk menjadi narasumber dalam Democreasyik yang diselenggarakan pada Selasa 20 Januari 2026.

Dalam podcast ini, Nurkus menjawab tantangan terbesar dalam menanganani pelanggaran pemilu dari sisi regulasi. "Dari segi regulasi, ada beberapa tantangan besar yaitu Adanya pasal pasal yang multitafsir, ketidakjelasan norma, sanksi yang tidak proporsional sehingga tidak menimbulkan efek jera, keterbatasan waktu penanganan pelanggaran yang singkat, dan standar pembuktian yang tinggi menimbulkan kesulitan mencari alat bukti yang memadai" buka Nurkus.

Lebih lanjut, Nurkus juga menilai tantangan dari aspek di lapangan. "Sedangkan dari aspek teknis di lapangan, tantangan terbesar ada pada Keterbatasan sumber daya pengawas dengan luas wilayah pengawasan, budaya permisif masyarakat atau normalisasi pelanggaran, sikap apatis masyarakat terhadap pelanggaran yang terjadi, koordinasi antar lembaga penagak hukum yang kurang solid, minimnya alat bukti, keberanian dari masyarakat sebagai pelapor dan saksi dan lemahnya perlindungan saksi dan pengawas" lanjut Nurkus

Hal ini tentu membuat kesulitan tersendiri bagi Bawaslu Kabupaten Semarang dalam penanganan pelanggaran pemilu di Kabupaten Semarang. Oleh karena itu, Ia berharap agar masyarakat lebih berani dalam melaporkan dugaan pelanggaran pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Semarang. "Kami berharap keaktifan masyarakat untuk terlibat dan menyampaikan laporan kepada Bawaslu Kabupaten Semarang dalam dugaan potensi pelanggaran pemilu agar dapat ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan" pungkas Nurkus