Bangun Lingkungan Kerja Aman dan Berintegritas, Bawaslu Kabupaten Semarang Ikuti Literasi Pojok Pengawasan Vol. 24

Ungaran – Bawaslu Kabupaten Semarang mengikuti kegiatan Literasi Pojok Pengawasan Vol. 24 Edisi Spesial bertema “Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Bawaslu se-Provinsi Jawa Tengah” secara daring melalui Zoom Meeting, Senin (9/11/2026).

Kegiatan yang dimulai pukul 10.00 WIB ini menghadirkan dua narasumber, yakni Apriyanti Marwah, Tenaga Ahli Bawaslu Republik Indonesia, serta Dr. Kurnia Muhajarah, M.S.I., Ketua Pusat Studi Gender dan Anak Difabel (PSGAD) UIN Walisongo Semarang.

Dalam pemaparannya, Apriyanti Marwah menyampaikan materi mengenai “Lingkungan Kerja Aman dan Integritas Pengawasan Pemilu”. Materi tersebut menekankan pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman sebagai bagian dari upaya menjaga integritas kelembagaan dan profesionalitas jajaran Bawaslu dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu.

Sementara itu, Dr. Kurnia Muhajarah, M.S.I. menyampaikan materi “Membangun Ruang Kerja Aman: Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Bawaslu se-Jawa Tengah”. Dalam materi ini, peserta diajak memahami pentingnya membangun ruang kerja yang bebas dari kekerasan seksual, mengenali berbagai bentuk kekerasan seksual, serta memahami langkah-langkah pencegahan dan penanganannya.

Sosialisasi ini menjadi ruang edukasi sekaligus penguatan pemahaman bagi jajaran Bawaslu mengenai pentingnya penghormatan terhadap martabat manusia, kesetaraan, dan perlindungan terhadap seluruh pegawai di lingkungan kerja. Pencegahan kekerasan seksual juga membutuhkan komitmen bersama, kepedulian, serta keberanian untuk melaporkan apabila terjadi tindakan yang mengarah pada kekerasan seksual.

Melalui keikutsertaan dalam Literasi Pojok Pengawasan Vol. 24 Edisi Spesial ini, Bawaslu Kabupaten Semarang berkomitmen mendukung terwujudnya lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan berintegritas. Dengan demikian, seluruh jajaran dapat menjalankan tugas dan fungsi kelembagaan secara profesional tanpa adanya diskriminasi maupun kekerasan seksual.