Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Dalami Perlindungan Hak Pilih Diaspora, Anis Hidayah Soroti Persoalan Data Pemilih Luar Negeri

Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang mengikuti Zoom Meeting Pendalaman Bawaslu Membelajarkan Volume 2 , Senin (16/11/2026).

Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang mengikuti Zoom Meeting Pendalaman Bawaslu Membelajarkan Volume 2 , Senin (16/11/2026).

Ungaran – Bawaslu mendalami tata kelola pemilu luar negeri dan perlindungan hak pilih diaspora dalam kegiatan Pendalaman Bawaslu Membelajarkan Volume 2 ESI I Sesi II, Senin (16/11/2026). Pembahasan ini menyoroti pentingnya akurasi data pemilih luar negeri serta pemenuhan hak politik pekerja migran Indonesia yang berada di berbagai negara.

Salah satu materi disampaikan oleh Anis Hidayah, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI, dengan tema “Tata Kelola Pemilu di Luar Negeri dan Perlindungan Hak Pilih Diaspora”. Dalam paparannya, Anis menekankan bahwa persoalan data menjadi salah satu faktor utama yang memengaruhi ketidaktertiban Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN).

Menurutnya, kualitas pendataan pekerja migran Indonesia masih menghadapi tantangan, terutama karena belum seluruh pekerja migran, termasuk yang tidak berdokumen, terdata secara komprehensif. Jumlah pekerja migran tidak berdokumen bahkan diperkirakan mencapai tiga kali lipat dari jumlah pekerja migran yang tercatat secara resmi.

Anis juga menyoroti perlunya integrasi data dari berbagai instansi, seperti BP2MI, Kementerian Luar Negeri, dan Direktorat Jenderal Imigrasi, sebagai sumber utama dalam penyusunan data pemilih luar negeri. Persoalan ini penting ditangani agar seluruh warga negara Indonesia di luar negeri memperoleh kesempatan yang sama untuk menggunakan hak pilihnya.

Malaysia menjadi salah satu negara yang mendapat perhatian karena merupakan tujuan utama pekerja migran Indonesia, antara lain dipengaruhi kedekatan geografis, kesamaan bahasa, dan budaya. Pada Pemilu 2024, Malaysia tercatat sebagai negara dengan jumlah pemilih luar negeri terbanyak, yakni sebanyak 1.059.785 pemilih.

Selain persoalan pendataan, Anis menjelaskan bahwa pekerja migran di sektor 3D (dirty, dangerous, and demeaning), seperti pekerja rumah tangga, buruh perkebunan kelapa sawit, dan awak kapal perikanan, menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses hak politik. Ketergantungan terhadap pemberi kerja, keterbatasan mobilitas, serta minimnya akses informasi dapat membatasi kebebasan mereka untuk menentukan pilihan.

Ia juga mengingatkan adanya potensi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara di luar negeri, mulai dari manipulasi surat suara pekerja perkebunan hingga kerawanan penggelembungan suara melalui metode Kotak Suara Keliling apabila pengawasan tidak dilakukan secara optimal.

“Penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu wajib melakukan pendataan secara proaktif dan partisipatif untuk memastikan pekerja migran tanpa terkecuali terdata sebagai pemilih, dijamin melaksanakan hak pilihnya, dan dipenuhi aksesnya atas informasi termasuk melalui kantor/majikan di mana mereka bekerja,” tegas Anis.

Lebih lanjut, Anis menyampaikan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat tata kelola pemilu luar negeri. Kementerian Luar Negeri perlu memastikan akurasi data pemilih, menjaga netralitas petugas diplomatik, serta memperluas sosialisasi dan akses pemungutan suara. Sementara itu, Kementerian Ketenagakerjaan dan KP2MI perlu memastikan pekerja migran dapat menggunakan hak pilih secara bebas dan rahasia, termasuk melalui pengaturan waktu kerja dan perlindungan dari tekanan pemberi kerja.

Bawaslu juga didorong memperkuat pengawasan yang transparan dan partisipatif dengan melibatkan kelompok rentan serta organisasi masyarakat sipil. Pengawasan perlu dilakukan secara intensif di wilayah perkebunan, pertambangan, pabrik, dan kawasan perbatasan yang memiliki karakteristik kerawanan tersendiri.

Adapun KPU perlu memastikan fasilitasi hak pilih kelompok rentan pada seluruh tahapan pemilu, memperkuat pemutakhiran data melalui koordinasi lintas instansi, serta menyediakan akses pemungutan suara yang sesuai dengan kondisi pemilih, termasuk bagi pekerja migran, penyandang disabilitas, lansia, dan kelompok rentan lainnya.

Melalui pendalaman materi ini, Bawaslu memperkuat pemahaman mengenai tantangan pengawasan pemilu luar negeri, khususnya dalam memastikan akurasi data pemilih dan mencegah terjadinya pelanggaran yang dapat menghambat pemenuhan hak politik warga negara. Perlindungan hak pilih diaspora menjadi bagian penting dalam mewujudkan pemilu yang inklusif, berintegritas, dan menjamin kesetaraan bagi seluruh warga negara Indonesia, baik di dalam maupun di luar negeri.

Humas Bawaslu Kabupaten Semarang