Lompat ke isi utama

Berita

Pendalaman Bawaslu Membelajarkan Sesi II, Bahas Pemilu Inklusif dan Perlindungan Hak Pilih Kelompok Rentan

Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang mengikuti Zoom Meeting Pendalaman Bawaslu Membelajarkan Volume 2 ESI I Sesi II dengan topik “Pemilu Inklusif, Wilayah Khusus, dan Representasi Kelompok Rentan”, Senin (16/11/2026).

Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang mengikuti Zoom Meeting Pendalaman Bawaslu Membelajarkan Volume 2 ESI I Sesi II dengan topik “Pemilu Inklusif, Wilayah Khusus, dan Representasi Kelompok Rentan”, Senin (16/11/2026).

Ungaran– Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang kembali mengikuti kegiatan Zoom Meeting Pendalaman Bawaslu Membelajarkan Volume 2 ESI I Sesi II pada Senin (16/11/2026), pukul 13.00 WIB hingga selesai. Sesi kedua ini mengangkat klaster/topik “Pemilu Inklusif, Wilayah Khusus, dan Representasi Kelompok Rentan”.

Kegiatan menghadirkan dua narasumber, yakni Prof. Dr. Cahyo Pamungkas, S.E., M.Si., Ph.D., Profesor Riset (Peneliti Ahli Utama) bidang Sosiologi di Pusat Riset Kewilayahan BRIN, serta Anis Hidayah, S.H., M.H., Direktur Eksekutif Migrant CARE periode 2005–2016 sekaligus Ketua Komnas HAM RI.

Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Cahyo Pamungkas membahas “Tata Kelola Pemilu di Wilayah Khusus (Aceh dan Papua): Problematika Regulasi, Kelembagaan, dan Dinamika Sosial-Politik”. Materi ini mengulas tantangan penyelenggaraan pemilu di wilayah khusus yang memiliki karakteristik regulasi, kelembagaan, serta kondisi sosial-politik yang berbeda.

Sementara itu, Anis Hidayah menyampaikan materi tentang “Tata Kelola Pemilu Luar Negeri dan Perlindungan Hak Pilih Diaspora”. Ia menyoroti potensi pelanggaran hak asasi manusia terhadap pekerja migran Indonesia dalam pelaksanaan pemilu, khususnya pekerja yang berada di sektor 3D (dirty, dangerous and demeaning), yaitu sektor pekerjaan yang kotor, berbahaya, dan merendahkan martabat.

Menurut Anis, pekerja migran di sektor rumah tangga, perkebunan sawit, dan anak buah kapal (ABK) kapal penangkapan ikan menghadapi keterbatasan dalam mengakses informasi maupun menggunakan hak politiknya. Ketergantungan terhadap pemberi kerja dan terbatasnya mobilitas menjadi salah satu hambatan bagi pekerja migran untuk menggunakan hak pilih secara bebas.

Ia juga mengungkapkan adanya potensi pelanggaran dalam proses pemungutan suara, seperti manipulasi surat suara pekerja perkebunan dan penggelembungan suara melalui mekanisme Kotak Suara Keliling yang minim pengawasan.

“Penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu wajib melakukan pendataan secara proaktif dan partisipatif untuk memastikan pekerja migran tanpa terkecuali terdata sebagai pemilih, dijamin melaksanakan hak pilihnya, dan dipenuhi aksesnya atas informasi,” jelas Anis.

Lebih lanjut, Anis menyampaikan sejumlah rekomendasi bagi kementerian dan lembaga terkait serta penyelenggara pemilu. Kementerian Luar Negeri diharapkan memastikan akurasi data pemilih luar negeri, menjaga netralitas aparatur negara di perwakilan Indonesia, serta memperluas sosialisasi kepemiluan bagi pekerja migran.

Kementerian Ketenagakerjaan dan KP2MI juga didorong memastikan pekerja migran memperoleh kesempatan menggunakan hak pilih secara bebas dan rahasia, termasuk melalui pengaturan waktu libur atau pembagian sif kerja yang memungkinkan mereka memberikan suara.

Sementara itu, Bawaslu memiliki peran penting dalam mengawasi setiap tahapan pemilu secara transparan dan partisipatif dengan melibatkan kelompok marginal, kelompok rentan, masyarakat, serta organisasi masyarakat sipil. Pengawasan juga perlu diperkuat di wilayah rawan, seperti kawasan pertambangan, perkebunan, pabrik, dan wilayah perbatasan negara.

Materi tersebut menegaskan bahwa pemilu inklusif tidak hanya berkaitan dengan tersedianya kesempatan memilih, tetapi juga memastikan seluruh warga negara, termasuk kelompok marginal dan rentan, memperoleh akses informasi, terdata sebagai pemilih, serta dapat menggunakan hak pilihnya tanpa tekanan maupun diskriminasi.

Keikutsertaan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang dalam kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan kapasitas kelembagaan dan peningkatan pemahaman terhadap berbagai tantangan pengawasan pemilu. Melalui pendalaman materi ini, diharapkan jajaran Bawaslu semakin memahami pentingnya pengawasan yang inklusif, perlindungan hak pilih, serta keterlibatan seluruh kelompok masyarakat dalam proses demokrasi.

Dengan demikian, pengawasan pemilu diharapkan tidak hanya berorientasi pada kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga memastikan setiap warga negara mendapatkan hak politik yang setara dan terlindungi.

Humas Bawaslu Kabupaten Semarang