Bawaslu Kabupaten Semarang Ikuti Pendalaman Bawaslu Membelajarkan Volume 2, Bahas Netralitas ASN dan Penyalahgunaan Kekuasaan
|
Ungaran – Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang mengikuti kegiatan Zoom Meeting Pendalaman Bawaslu Membelajarkan Volume 2 ESI I pada Senin (16/11/2026), mulai pukul 10.00 WIB. Kegiatan ini mengangkat klaster/topik “Netralitas ASN, Kepala Desa/Lurah, dan Penyalahgunaan Kekuasaan”.
Kegiatan tersebut menghadirkan dua narasumber, yakni Prof. Dr. Agus Pramusinto, Guru Besar/Dosen Departemen Manajemen dan Kebijakan Publik Fisipol UGM, Ketua Dewan Pengawas IAPA, Presiden AAPA, serta mantan Ketua KASN. Ia membawakan materi tentang “Problematika Netralitas ASN dan Efektivitas Penegakan Sanksi”.
Narasumber kedua, Prof. Dr. R. Siti Zuhro, M.A., Peneliti Ahli Utama Politik BRIN dan Anggota Dewan Pakar di Dewan Pengurus KORPRI Nasional (DPKN), menyampaikan materi “Politisasi Birokrasi, Relasi Kuasa, dan Penyalahgunaan Kewenangan dalam Pemilu”.
Dalam pemaparannya, Prof. Dr. R. Siti Zuhro menekankan bahwa persoalan netralitas ASN, kepala desa, dan lurah merupakan persoalan serius dalam konsolidasi demokrasi Indonesia. Menurutnya, demokrasi tidak cukup hanya diukur dari terselenggaranya pemilu secara berkala dan partisipasi masyarakat di tempat pemungutan suara, tetapi juga harus memastikan kompetisi berjalan adil, aparatur negara bersikap independen, serta masyarakat bebas menentukan pilihan tanpa intimidasi.
“Demokrasi tidak boleh kalah oleh birokrasi yang dipolitisasi. Kedaulatan rakyat tidak boleh dikalahkan oleh kepentingan petahana. Dan negara tidak boleh disandera oleh kepentingan elite yang menggunakan kekuasaan publik untuk mempertahankan kekuasaan politik,” tegasnya.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan demokrasi tidak seharusnya diukur dari seberapa kuat kandidat mengendalikan birokrasi dan pemerintahan lokal, melainkan dari seberapa kuat institusi negara melindungi kebebasan politik rakyat.
Materi tersebut memberikan penguatan pemahaman mengenai pentingnya menjaga netralitas aparatur negara, mencegah politisasi birokrasi, serta mengantisipasi penyalahgunaan kewenangan dan fasilitas negara untuk kepentingan politik elektoral.
Keikutsertaan Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan penguatan pemahaman terhadap isu-isu strategis dalam pengawasan pemilu. Pengetahuan yang diperoleh diharapkan dapat menjadi bekal dalam memperkuat langkah pencegahan serta pengawasan terhadap potensi pelanggaran netralitas ASN, kepala desa/lurah, dan penyalahgunaan kekuasaan.
Melalui kegiatan Pendalaman Bawaslu Membelajarkan Volume 2 ESI I, Bawaslu Kabupaten Semarang berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengawasan guna menjaga integritas penyelenggaraan pemilu dan melindungi kedaulatan rakyat.
Humas Bawaslu Kabupaten Semarang