Bawaslu Kabupaten Semarang Ajak FH UNDARIS Perkuat Peran Mahasiswa dalam Pengawasan Partisipatif

UNGARAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Semarang sukses menggelar kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Dekan Fakultas Hukum UNDARIS pada Rabu, 2 September 2026. Acara yang berlangsung di Aula Kantor Bawaslu ini melibatkan para mahasiswa magang dari Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI (UNDARIS) secara langsung. Kegiatan strategis tersebut dipandu secara interaktif oleh Kasubbag P3SP2H Bawaslu Kabupaten Semarang, Virendra Eka Novianto, yang bertindak selaku moderator. Forum ini dirancang untuk memperkuat kapasitas pengawas pemilu sekaligus membangun sinergi akademik di masa non-tahapan pemilihan.

Giat penting ini dipimpin dan dihadiri secara langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto, beserta jajaran komisioner secara lengkap. Para komisioner yang turut hadir meliputi Ummi Nu'amah (Kordiv HPS), Nurkus Budiyantomo (Kordiv PP Datin), Fithriyah (Kordiv SDMO dan Diklat), serta Muharom Al Rosyid (Kordiv P2H). Dari unsur kesekretariatan, Kepala Sekretariat Marjiono hadir mendampingi bersama Kasubbag Pengawasan Pemilu dan Humas Widya Astuti, Kasubbag P3SP2H, dan Kasubbag Administrasi Sri Widodo. Seluruh staf pelaksana di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang juga dilibatkan secara aktif guna memperkuat soliditas internal lembaga.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto, menegaskan komitmen lembaganya untuk terus mengawal demokrasi meski di luar tahapan pemilu. Ia menyoroti pentingnya keterlibatan pihak eksternal, khususnya kalangan kampus, guna memberikan penilaian objektif terhadap kinerja pengawasan. "Kerja sama dengan lembaga eksternal seperti perguruan tinggi (UNDARIS) dilakukan guna meminta penilaian kritis dan objektif terhadap kinerja pengawas pemilu," ungkap Agus Riyanto. Menurutnya, evaluasi dan masukan dari sivitas akademika UNDARIS akan menjadi landasan kuat untuk membina jajaran pengawas di tingkat bawah.

Merespons ajakan sinergi tersebut, Dekan FH UNDARIS, Dr. Mohamad Tohari, S.H., M.H., menyatakan kesiapan penuh sivitas akademikanya sebagai mitra strategis Bawaslu. "Fakultas Hukum UNDARIS siap bertindak sebagai salah satu mitra potensial yang mendukung pelaksanaan fungsi dan tugas pengawasan Bawaslu di daerah," tegas Dr. Tohari. Ia memaparkan bahwa pihak kampus siap berkontribusi aktif dengan menerjunkan mahasiswa pemantau melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Para mahasiswa tersebut diyakini akan menjadi perpanjangan tangan Bawaslu yang handal setelah dibekali pemahaman spesifik mengenai regulasi kepemiluan sebelum turun ke wilayah rawan.

Merujuk pada rencana penerjunan mahasiswa oleh LPPM tersebut, Kordiv SDMO dan Diklat Bawaslu Kabupaten Semarang, Fithriyah, memberikan arahan khusus terkait aspek legalitas pemantau. Ia menyarankan agar lembaga dan mahasiswa yang diterjunkan sebagai pemantau lapangan segera didaftarkan secara resmi agar terakreditasi di Bawaslu (untuk Pemilu) atau KPU (untuk Pilkada). "Hal ini merespons rendahnya jumlah pemantau independen resmi pada pemilu sebelumnya, sehingga mahasiswa yang diterjunkan dapat diakui secara legal," jelas Fithriyah. Akreditasi ini dipandang esensial agar setiap langkah dan temuan pelanggaran dari mahasiswa pemantau memiliki kekuatan legitimasi hukum yang kuat.

Lebih lanjut, Bawaslu sangat mendorong agar program pengabdian masyarakat dari UNDARIS difokuskan pada penguatan literasi demokrasi dan pendidikan politik mahasiswa. Fithriyah menegaskan bahwa daya kritis mahasiswa harus disalurkan melalui jalur intelektual yang berbasis pada validitas fakta di lapangan. "Mahasiswa diharapkan mengedepankan data yang valid, kritis, dan empiris dibandingkan sekadar melakukan demonstrasi anarkis tanpa basis data," tambahnya. Pendekatan intelektual berbasis data ini dinilai jauh lebih berdampak positif dalam memperbaiki sistem dan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum.

Di penghujung sesi diskusi, Bawaslu Kabupaten Semarang turut menyampaikan apresiasi yang sangat tinggi atas kontribusi nyata dari keluarga besar UNDARIS. Hal ini terbukti dari tingginya antusiasme dan komitmen lulusan kampus tersebut yang berdedikasi mengawal pemilu di wilayah setempat. Sejumlah besar alumni UNDARIS diketahui kini tengah berkiprah menjadi penggerak Bawaslu Kabupaten Semarang, baik di jajaran komisioner, kepala sekretariat, hingga staf teknis. Fakta empiris ini menjadi bukti autentik bahwa kualitas lulusan UNDARIS sangat kompetitif dan sejalan dengan kebutuhan penegakan hukum kepemiluan.

Menutup agenda konsolidasi ini, Bawaslu Kabupaten Semarang dan FH UNDARIS sepakat untuk terus memelihara kontinuitas kerja sama kelembagaan yang telah terjalin. Nota kesepahaman (MoU) yang ada diharapkan dapat diaktualisasikan secara maksimal, terutama dalam memfasilitasi pertukaran wawasan terkait tata kelola demokrasi dan kepemiluan. Sebagai langkah tindak lanjut, fasilitasi pendaftaran akreditasi pemantau independen bagi mahasiswa yang dikirim oleh LPPM UNDARIS akan segera diakomodasi secara administratif. Sinergi lintas sektoral ini diproyeksikan mampu mencetak generasi pengawas partisipatif yang berintegritas dan mumpuni dalam menjaga tegaknya muruah keadilan elektoral.