Bawaslu Kabupaten Semarang Awasi Coktas PDPB Triwulan IV: Fokus Verifikasi Faktual Pemilih Lansia di Atas 100 Tahun

UNGARAN — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Semarang menerjunkan tim untuk melaksanakan pengawasan melekat terhadap jalannya kegiatan Pencocokan dan Penelitian Terbatas (Coktas) Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV. Kegiatan uji petik dan verifikasi data lapangan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Semarang ini dilaksanakan pada Kamis (5/11/2026), dengan mengambil lokus pengawasan di dua wilayah, yaitu Desa Lopait (Kecamatan Tuntang) dan Desa Barukan (Kecamatan Tengaran).

Fokus utama pelaksanaan Coktas pada triwulan ini diarahkan secara khusus untuk melakukan verifikasi faktual terhadap elemen data warga negara yang terdaftar sebagai pemilih dengan usia ekstrem, yakni pemilih yang tercatat berusia lebih dari 100 tahun. Pengawasan ini dinilai sangat krusial guna menguji keberadaan fisik, kepemilikan dokumen kependudukan, serta kepastian status keaktifan para pemilih lanjut usia tersebut secara langsung di tempat tinggal masing-masing.

Dalam pengawasan langsung di lapangan, tim Bawaslu Kabupaten Semarang menyisir rumah-rumah warga sasaran bersama petugas penyelenggara untuk mencermati setiap alur dan prosedur pencocokan data. Pengawas memastikan keabsahan dokumen seperti Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP) maupun Kartu Keluarga (KK), guna menetapkan apakah pemilih yang bersangkutan masih Memenuhi Syarat (MS), sudah Tidak Memenuhi Syarat (TMS) akibat meninggal dunia namun belum diterbitkan akta kematiannya, atau terdapat perbaikan elemen data kependudukan lainnya.

Langkah ini penting dilakukan untuk meminimalisasi potensi ditemukannya "pemilih hantu" atau data invalid yang kerap menjadi celah permasalahan dalam penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada pemilu maupun pilkada mendatang.

Melalui pengawasan yang komprehensif dan presisi ini, Bawaslu Kabupaten Semarang menegaskan komitmennya untuk terus mengawal hak pilih seluruh elemen masyarakat tanpa terkecuali. Selain itu, jajaran pengawas berupaya mendorong KPU agar menyajikan data pemilih yang makin mutakhir, akurat, transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan secara publik.