Bawaslu Kabupaten Semarang Bangun Budaya Politik Yang Bersih Dan Berintegritas Tanpa Politik Uang

Ungaran – Dalam rangka memperkuat kualitas demokrasi dan membangun budaya politik yang berintegritas, Bawaslu Kabupaten Semarang melaksanakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Semarang. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya Bawaslu untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan bebas dari praktik politik uang. Rabu (15/07/2026)

Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang Agus Riyanto menyampaikan bahwa politik uang masih menjadi tantangan serius dalam setiap penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama antara penyelenggara pemilu, peserta pemilu, dan masyarakat untuk mencegah serta menolak segala bentuk praktik politik uang.

"Politik uang bukan hanya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga merusak kualitas demokrasi dan mencederai kedaulatan rakyat. Melalui Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu mengajak seluruh elemen untuk mengedepankan kompetisi politik yang sehat, berbasis gagasan, program, dan pendidikan politik kepada masyarakat," ujar Agus.

Dalam forum tersebut, Bawaslu Kabupaten Semarang juga menyampaikan pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif politik uang. Praktik tersebut tidak hanya melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga berpotensi melahirkan kepemimpinan yang tidak berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPC PPP Kabupaten Semarang Nurul Huda menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan Program Konsolidasi Demokrasi yang diinisiasi oleh Bawaslu Kabupaten Semarang. Menurutnya, kegiatan tersebut menjadi ruang yang konstruktif untuk menyamakan persepsi mengenai pentingnya menjaga kualitas demokrasi.

Melalui kegiatan Konsolidasi Demokrasi ini, Bawaslu Kabupaten Semarang berharap dapat membangun budaya politik yang bersih dan berintegritas. Komitmen tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi serta mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang demokratis, berkualitas, dan bebas dari praktik politik uang.