Bawaslu Kabupaten Semarang Gelar Konsolidasi Demokrasi Bersama DPC Partai Gerindra

Ungaran – Dalam upaya memperkuat demokrasi yang berintegritas pasca-Pemilu 2024, Bawaslu Kabupaten Semarang menggelar kegiatan silaturahmi dan konsolidasi demokrasi bersama Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kabupaten Semarang. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan komunikasi antara penyelenggara pemilu dan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi. Rabu (17/6/2026).

Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto, menyampaikan bahwa konsolidasi demokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun kesamaan persepsi mengenai pentingnya menjaga kualitas demokrasi, meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi kepemiluan, serta memperkuat sinergi dalam mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

"Partai politik memiliki peran penting dalam pendidikan politik kepada masyarakat. Oleh karena itu, komunikasi dan koordinasi yang baik antara Bawaslu dengan partai politik perlu terus dibangun, tidak hanya saat tahapan pemilu berlangsung, tetapi juga pada masa non-tahapan," ujarnya. 

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Kabupaten Semarang juga memaparkan sejumlah program pengawasan berkelanjutan, di antaranya pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan (PDPPB), serta penguatan program pengawasan partisipatif dan pencegahan politik uang. 

Sementara itu, jajaran DPC Partai Gerindra Kabupaten Semarang menyambut baik kegiatan tersebut dan menyatakan komitmennya untuk terus menjalin komunikasi dengan Bawaslu dalam rangka meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta menjaga iklim demokrasi yang kondusif di Kabupaten Semarang.

Melalui kegiatan konsolidasi demokrasi ini, Bawaslu Kabupaten Semarang berharap terbangun hubungan kelembagaan yang semakin kuat dengan seluruh partai politik. Sinergi tersebut diharapkan mampu menciptakan proses demokrasi yang sehat, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta meminimalkan potensi pelanggaran dalam setiap penyelenggaraan pemilu maupun pemilihan di masa mendatang.