Bawaslu Kabupaten Semarang Gelar Konsolidasi Demokrasi Bersama SMKN H. Moenadi di Aula Bawaslu, Ajak Siswa dan Guru Tangkal Hoaks

UNGARAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Semarang menyelenggarakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi yang melibatkan guru serta siswa-siswi Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) H. Moenadi Ungaran. Bertempat di Aula Bawaslu Kabupaten Semarang pada Kamis, 1 Oktober 2026, kegiatan strategis ini mengangkat tema krusial mengenai Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan upaya pencegahan Disinformasi atau Hoaks di kalangan pemilih pemula dan tenaga pendidik.

Konsolidasi Demokrasi ini merupakan langkah proaktif Bawaslu dalam merangkul elemen pendidikan untuk turut serta menjaga kualitas proses demokrasi. Mengundang para siswa-siswi secara langsung ke kantor Bawaslu dinilai memberikan pengalaman yang lebih nyata, mengingat mayoritas dari mereka merupakan pemilih pemula. Edukasi politik sejak dini di lingkungan penyelenggara pemilu ini diharapkan mampu membentuk karakter pemilih yang cerdas, rasional, dan kritis dalam mengawal jalannya tahapan pemilihan.

Acara yang berlangsung interaktif ini dihadiri langsung dengan formasi lengkap oleh jajaran pimpinan Bawaslu Kabupaten Semarang. Turut hadir Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang beserta seluruh Anggota Bawaslu yakni Ummi Nu'amah selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS), Muharom Al Rosyid selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H), Nurkus Budiyantomo selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (PP Datin), serta Fithriyah selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat (SDMO dan Diklat).

Dukungan penuh secara kelembagaan juga ditunjukkan dengan hadirnya jajaran kesekretariatan di Aula Bawaslu. Pimpinan Bawaslu didampingi secara langsung oleh Marjiono selaku Kepala Sekretariat, Widya Astuti selaku Kasubbag P2H, dan Virendra Eka Novianto selaku Kasubbag P3SP2H. Seluruh staf jajaran sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang juga turut hadir untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan agenda sosialisasi yang menyasar generasi Z tersebut.

Dalam pemaparannya terkait pengawasan partisipatif, tim Bawaslu menekankan bahwa pengawasan bukan hanya monopoli tugas lembaga penyelenggara, melainkan tanggung jawab moral bersama seluruh elemen masyarakat. Guru dan siswa didorong untuk tidak bersikap apatis dan berani melapor jika menemukan dugaan pelanggaran di lapangan, seperti praktik politik uang maupun kampanye hitam. Bawaslu juga mensosialisasikan saluran-saluran pengaduan resmi yang dapat diakses dengan mudah melalui gawai pintar.

Selain itu, materi terkait ancaman disinformasi dan hoaks menjadi fokus utama yang memancing antusiasme para peserta. Mengingat generasi muda sangat lekat dengan penggunaan media sosial dalam kesehariannya, Bawaslu memberikan pemahaman komprehensif tentang cara menyaring informasi, mengidentifikasi berita palsu, serta membedah dampak hukum dan sosial dari penyebaran hoaks selama masa pemilihan berlangsung.

Pihak SMKN H. Moenadi Ungaran memberikan apresiasi tinggi atas undangan Bawaslu dan terselenggaranya kegiatan edukatif ini. Ratusan siswa dan guru tampak sangat antusias berdiskusi, melontarkan berbagai pertanyaan kritis terkait dinamika pengawasan politik langsung di "dapur" pengawas pemilu. Kolaborasi strategis ini diharapkan dapat menjadi embrio bagi sekolah-sekolah lain di Kabupaten Semarang dalam mewujudkan lingkungan pendidikan yang melek politik dan menolak keras segala bentuk berita bohong.

Menutup rangkaian kegiatan, Ketua beserta seluruh Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang memberikan pernyataan penegasannya. "Sinergi bersama lembaga pendidikan adalah kunci utama kita. Kami berharap pemilih pemula tidak hanya datang ke TPS, tetapi juga aktif mengawasi dan menjadi benteng penangkal hoaks di masyarakat," tegas Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang. Senada dengan hal tersebut, Kordiv P2H, Muharom Al Rosyid menyerukan, "Generasi Z adalah ujung tombak pengawasan partisipatif di ranah digital. Jangan biarkan ruang maya kita dikotori oleh disinformasi yang merusak proses demokrasi." Kordiv HPS, Ummi Nu'amah, turut menambahkan, "Sengketa dan pelanggaran seringkali berawal dari hoaks yang dibiarkan, maka pemuda harus melek hukum dan berani bersuara." Pernyataan tersebut kemudian disempurnakan secara kolektif oleh Nurkus Budiyantomo (Kordiv PP Datin) dan Fithriyah (Kordiv SDMO dan Diklat) yang menegaskan komitmen lembaganya untuk terus memperkuat kapasitas masyarakat dan menindak tegas setiap pelanggaran demi tegaknya keadilan pemilu di Kabupaten Semarang.