Bawaslu Kabupaten Semarang Hadiri FKP KPU, Dorong Peningkatan Fasilitas Layanan Publik

UNGARAN - Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi (PP Datin), Nurkus Budiyantomo didampingi oleh staf hadir dalam undangan Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Semarang. Kegiatan dalam rangka Revieu Standar Pelayanan di Lingkungan KPU Kabupaten Semarang ini dilaksanakan pada Rabu, 29 Juli 2026, bertempat di Ruang Audio Visual Kantor KPU Kabupaten Semarang.

Acara ini dibuka oleh Ketua KPU Kabupaten Semarang, Bambang Setyono, dan materi disampaikan oleh seluruh Anggota KPU Kabupaten Semarang beserta Plt. Sekretaris KPU Kabupaten Semarang. Hadir mewakili Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Nurkus Budiyantomo menegaskan bahwa intinya KPU dan Bawaslu memiliki semangat yang sama dalam memberikan layanan publik yang transparan dan akuntabel kepada masyarakat sesuai amanat undang-undang.

Dalam forum tersebut, Nurkus memberikan tanggapan dan masukan khusus mengenai penyediaan sarana dan prasarana pelayanan informasi di KPU. Ia menyoroti bahwa fasilitas pelayanan saat ini perlu dikhususkan agar lebih optimal.

"Jadi intinya bahwa memang masukan kami ada tidak dijadikan satu dengan front office, tapi merupakan semacam tempat tersendiri layanan yang di situ diberikan papan informasi terkait layanan apa saja, alurnya bagaimana, termasuk juga petugasnya tersendiri sehingga pelayanannya bisa maksimal," ujar Nurkus.

Lebih lanjut, ia menyarankan agar di ruangan khusus tersebut disediakan papan informasi yang memuat jenis-jenis informasi yang bisa diakses oleh publik, baik itu mengenai partai politik, pemutakhiran data pemilih, hingga informasi terkait tahapan maupun non-tahapan pemilu.

Kegiatan Forum Konsultasi Publik ini diharapkan dapat menjadi wadah evaluasi bersama guna menciptakan standar pelayanan yang semakin responsif dan profesional. Sinergi masukan dari Bawaslu dan pemangku kepentingan lainnya menjadi langkah penting bagi KPU Kabupaten Semarang dalam mewujudkan birokrasi yang melayani, transparan, serta memberikan kemudahan akses informasi bagi seluruh lapisan masyarakat ke depannya.