Bawaslu Kabupaten Semarang Ikuti Launching Rumah Kebijakan Bawaslu, Dorong Penguatan Kebijakan Berbasis Bukti

Ungaran – Bawaslu Kabupaten Semarang mengikuti kegiatan Launching Rumah Kebijakan Bawaslu Tahun 2026 yang diselenggarakan secara daring melalui Zoom Meeting, Kamis (5/11/2026). Kegiatan ini diikuti oleh jajaran Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota se-Indonesia sebagai upaya memperkuat kualitas perumusan kebijakan di lingkungan Bawaslu.

Launching Rumah Kebijakan secara resmi dibuka oleh Anggota Bawaslu RI, Herwyn J. Malonda. Dalam arahannya, Herwyn menyampaikan bahwa penyusunan kebijakan di lingkungan Bawaslu perlu didukung kajian yang utuh, data yang valid, serta analisis yang dapat dipertanggungjawabkan. Hal tersebut menjadi penting mengingat hasil Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Bawaslu tahun 2025 memperoleh nilai 80,10 dengan kategori Baik, namun masih perlu ditingkatkan.

Rumah Kebijakan dihadirkan sebagai ruang kolaboratif untuk mengembangkan gagasan, melakukan kajian, serta menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mendukung pengambilan keputusan pimpinan. Program ini memiliki lima ruang utama, yaitu Dapur Kebijakan, Laboratorium Kebijakan, Klinik Kebijakan, Kamar Kebijakan, dan Pojok Kebijakan.

Kepala Puslitbang Diklat Bawaslu RI, Roy M. Siagian, menjelaskan bahwa Rumah Kebijakan diharapkan dapat mengoptimalkan peran Analis Kebijakan dan Statistisi serta membangun repositori pengetahuan kebijakan yang dapat dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja Bawaslu.

Melalui program ini, Bawaslu menargetkan penyusunan minimal 12 policy brief dan 4 policy paper setiap tahun, disertai pengembangan repositori kebijakan dan penyusunan telaahan staf secara berjenjang.

Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Semarang dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas kelembagaan dalam menghasilkan bahan pertimbangan kebijakan yang terarah, objektif, dan berbasis bukti. Rumah Kebijakan juga diharapkan dapat diadopsi di tingkat daerah melalui pembentukan forum kolaboratif lintas divisi.

Dengan penguatan budaya kerja berbasis bukti (evidence-based policy), Bawaslu diharapkan mampu menghasilkan kebijakan yang lebih berkualitas, responsif terhadap permasalahan pengawasan pemilu, serta mendukung terwujudnya pemilu yang berintegritas.