Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kabupaten Semarang Ikuti Rapat Koordinasi Pengelola Data Indeks Kerawanan Pemilu 2029

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Semarang, Muharom Al Rosyid, mengikuti Rapat Koordinasi Pengelola Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029 secara daring, Rabu (4/11/2026)

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Semarang, Muharom Al Rosyid, mengikuti Rapat Koordinasi Pengelola Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029 secara daring, Rabu (4/11/2026).

Ungaran – Bawaslu Kabupaten Semarang mengikuti Rapat Koordinasi Pengelola Data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) 2029 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara daring melalui Zoom Meeting, Rabu (4/11/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut dari rapat Peningkatan Kompetensi Pengelola Data Indeks Kerawanan Pemilu yang sebelumnya diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI.

Bawaslu Kabupaten Semarang diikuti oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Muharom Al Rosyid, Kepala Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas, Widya Astuti, serta staf Subbagian Pengawasan Pemilu selaku enumerator Indeks Kerawanan Pemilu.

Rapat koordinasi ini menjadi bagian dari upaya menyamakan pemahaman dan memperkuat koordinasi pengelolaan data IKP 2029 antara Bawaslu Provinsi Jawa Tengah dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Keterlibatan koordinator divisi, PIC pengelola data, serta enumerator diharapkan dapat mendukung kelancaran proses pengumpulan dan pengelolaan data sesuai dengan kebutuhan penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Semarang berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data kerawanan pemilu sebagai salah satu instrumen penting dalam memetakan potensi kerawanan dan mendukung penyusunan strategi pencegahan serta pengawasan pemilu.

Dengan pengelolaan data yang terkoordinasi dan berkualitas, hasil pemetaan IKP diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan langkah pencegahan dan pengawasan yang lebih tepat sasaran, terukur, dan berbasis data.

Humas Bawaslu Kabupaten Semarang