Bawaslu Kabupaten Semarang Matangkan Langkah Pengawasan Pemutakhiran Data Parpol Semester I Tahun 2026 Melalui Rakor Daring

UNGARAN – Bawaslu Kabupaten Semarang terus mematangkan langkah-langkah pengawasan di luar tahapan pemilu. Pada hari ini, jajaran Bawaslu Kabupaten Semarang mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Persiapan Pengawasan Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan Semester I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah secara daring melalui ruang pertemuan virtual (Zoom).

Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Semarang, Ummi Nu’amah didampingi oleh Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dan Hukum (P3SP2H), Virendra Eka Novianto Turut hadir pula dua staf pelaksana teknis, untuk mencermati secara detail aspek teknis dan regulasi dalam pengawasan.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Amin, dan Koordiv Penyelesaian Sengketa, Wahyudi Sutrisno, ini menekankan pentingnya pengawasan berkelanjutan sebagai upaya mitigasi sengketa pada tahapan verifikasi pendaftaran partai politik di masa mendatang.

"Meskipun saat ini merupakan masa non-tahapan, pemutakhiran data partai politik sangat esensial. Kita harus memastikan akurasi data mulai dari kepengurusan, domisili, hingga keterwakilan perempuan," tegas jajaran pimpinan Bawaslu Jawa Tengah dalam arahannya.

Dalam rakor tersebut, Anggota KPU Provinsi Jawa Tengah, Muhammad Mahrus, yang hadir sebagai narasumber, turut memaparkan kesiapan dan timeline pemutakhiran yang difasilitasi melalui Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL). Verifikasi administrasi tingkat provinsi dan kabupaten/kota dijadwalkan akan berlangsung secara intensif pada akhir Juni ini.

Merespons arahan dari Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Smarang menyatakan kesiapannya untuk segera menindaklanjuti instruksi yang diberikan. Langkah prioritas yang akan dilakukan meliputi peningkatan intensitas koordinasi dengan KPU Kabupaten Semarang, pengecekan data mutakhir secara langsung melalui Helpdesk SIPOL, serta melayangkan surat imbauan resmi kepada KPU demi menjamin tertib administrasi partai politik di tingkat wilayah Kabupaten Semarang.