Bawaslu Kabupaten Semarang Perkuat Edukasi Pengawasan PDPB melalui Mading Sekolah

UNGARAN — Perlindungan hak pilih dapat dimulai dari langkah sederhana, seperti menyebarluaskan informasi hingga menelusuri data pemilih di lingkungan sekolah. Bawaslu Kabupaten Semarang terus berupaya memastikan hak pilih warga negara yang memenuhi syarat dapat terlindungi melalui pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB).

Pada Rabu (28/10/2026), jajaran Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang melalui Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas melaksanakan koordinasi dengan SMK Muhammadiyah Ungaran untuk menindaklanjuti informasi awal mengenai lima siswa yang berpotensi belum terakomodasi dalam daftar pemilih.

Koordinasi ini menjadi langkah awal untuk menelusuri status data kependudukan para siswa. Bersama pihak sekolah, tim membahas pencocokan data awal, kepemilikan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP), status perekaman data kependudukan, serta domisili siswa. Penelusuran tersebut diperlukan untuk mengetahui kondisi administrasi masing-masing siswa dan menentukan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku.

Noor M. Nasyar, staf Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas Bawaslu Kabupaten Semarang, menyampaikan bahwa pengawasan data pemilih perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk dengan menindaklanjuti informasi yang ditemukan di lingkungan sekolah.

“Bagi kami, perlindungan hak pilih dimulai dari kepedulian terhadap setiap informasi yang berpotensi memengaruhi pemenuhan hak warga negara. Melalui koordinasi dengan pihak sekolah, kami berupaya menelusuri data awal agar status para siswa dapat dipastikan dan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Nasyar.

Upaya ini melengkapi langkah edukasi yang sebelumnya dilakukan Bawaslu Kabupaten Semarang melalui penempelan poster informasi kepemiluan dan demokrasi di lingkungan sekolah. Jika poster menjadi sarana untuk mengenalkan akses informasi kepada pelajar, koordinasi terkait data pemilih menjadi langkah konkret untuk menelusuri potensi persoalan yang dapat memengaruhi pemenuhan hak pilih mereka.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Semarang mendorong keterlibatan sekolah dalam meningkatkan kesadaran administrasi kependudukan dan kepemiluan, khususnya bagi pelajar yang akan memasuki usia pemilih. Informasi yang diperoleh dari sekolah menjadi bahan awal untuk ditelusuri lebih lanjut sesuai kewenangan dan mekanisme pemutakhiran data pemilih.

Pengawasan PDPB merupakan bagian penting dalam menjaga kualitas data pemilih secara berkelanjutan. Karena itu, setiap informasi awal mengenai potensi pemilih yang belum terakomodasi perlu ditindaklanjuti melalui pemeriksaan dan koordinasi dengan pihak terkait agar statusnya dapat dipastikan.

Dari poster edukasi hingga koordinasi penelusuran data, Bawaslu Kabupaten Semarang berupaya mendekatkan informasi sekaligus memperkuat pengawasan hak pilih. Langkah sederhana ini diharapkan menjadi bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan setiap warga negara yang memenuhi persyaratan memiliki kesempatan menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan yang berlaku.