Bawaslu Kabupaten Semarang Rangkul Pemilih Pemula SMKN H. Moenadi, Tolak Politik Uang Lewat Konsolidasi Demokrasi

UNGARAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Semarang menyelenggarakan kegiatan strategis bertajuk Konsolidasi Demokrasi yang menggandeng para pemilih pemula dari Sekolah Menengah Kejuruan Negeri (SMKN) H. Moenadi Ungaran. Berlangsung pada Kamis, 1 Oktober 2026, mulai pukul 13.30 WIB, kegiatan ini difokuskan pada pemahaman terkait Sosialisasi Pengawasan Partisipatif dan pencegahan bahaya praktik Politik Uang. Agenda ini menjadi langkah nyata Bawaslu dalam membentengi generasi muda dari potensi pelanggaran jelang pesta demokrasi.

Keterlibatan pemilih pemula, khususnya pelajar tingkat menengah atas, dinilai memiliki peran krusial dalam menentukan arah masa depan kepemimpinan di daerah. Bawaslu memandang siswa-siswi SMKN H. Moenadi Ungaran bukan sekadar target sosialisasi yang menyumbang suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), melainkan agen perubahan yang mampu membawa kesadaran politik di lingkungan pergaulan dan keluarga mereka. Pembekalan ini dirancang agar para siswa memiliki nalar kritis dan keberanian untuk aktif mengawasi jalannya setiap tahapan pemilihan.

Kegiatan edukatif ini dihadiri langsung dengan formasi lengkap oleh jajaran pimpinan Bawaslu Kabupaten Semarang. Turut hadir Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang beserta seluruh Anggota, yakni Ummi Nu'amah selaku Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS), Muharom Al Rosyid selaku Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H), Nurkus Budiyantomo selaku Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (PP Datin), serta Fithriyah selaku Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat (SDMO dan Diklat). Kehadiran pimpinan didampingi oleh Kepala Sekretariat Marjiono beserta Widya Astuti (Kasubbag P2H), Virendra Eka Novianto (Kasubbag P3SP2H), dan seluruh staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang.

Pada pertengahan acara, Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang menyuarakan penegasannya secara langsung di hadapan para siswa bahwa pemilu yang bersih berawal dari integritas pemilihnya. "Pemilih pemula adalah kunci terpenting dalam mewujudkan demokrasi yang bermartabat. Kalian memiliki idealisme yang masih suci, maka jangan pernah biarkan suara kalian dibeli oleh siapapun dengan harga berapapun demi masa depan daerah yang lebih baik," tegas Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang. Pernyataan ini langsung disambut oleh Muharom Al Rosyid (Kordiv P2H) yang menyerukan pentingnya pengawasan partisipatif dengan menyatakan, "Kami butuh mata dan telinga kalian di lapangan. Jika melihat ada indikasi politik uang, jadilah pelapor yang berani demi menyelamatkan masa depan daerah kita."

Melengkapi seruan tersebut, Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (PP Datin), Nurkus Budiyantomo, secara tajam menyoroti konsekuensi hukum dari praktik culas tersebut. "Politik uang bukan sekadar pelanggaran etika, melainkan murni tindak pidana pemilu. Baik pihak pemberi maupun penerima sama-sama memiliki ancaman sanksi pidana yang sangat berat, sehingga jangan pernah coba-coba menerima imbalan tersebut meski ditawari," tuturnya. Di sisi lain, Koordinator Divisi SDMO dan Diklat, Fithriyah, turut memotivasi para peserta terkait peran strategis mereka. "Siswa-siswi ini adalah sumber daya manusia unggul yang harus kita siapkan secara intelektual. Kalian harus berani menjadi pionir pengawasan partisipatif, tingkatkan literasi kepemiluan, dan jangan takut melapor ke Bawaslu jika melihat kecurangan di lapangan," ujar Fithriyah.

Setelah penyampaian statemen dari para pimpinan, kegiatan dilanjutkan dengan pendalaman materi terkait mekanisme pengawasan partisipatif secara teknis. Para siswa diajak berdiskusi tentang bentuk-bentuk pelanggaran yang kerap terjadi di lingkungan masyarakat, mulai dari kampanye di luar jadwal hingga intimidasi pemilih. Tim Bawaslu juga mendemonstrasikan cara menggunakan saluran pengaduan resmi agar siswa-siswi ini paham prosedur pelaporan yang aman, mudah, dan terjamin kerahasiaannya.

Selain pengawasan, sorotan tajam terus diarahkan pada isu politik uang yang menjadi penyakit kronis dalam tradisi pemilu. Peserta dari SMKN H. Moenadi didorong untuk menjadi pelopor gerakan kampanye moral "Tolak Uangnya, Jangan Pilih Orangnya". Edukasi ini menitikberatkan pada upaya membongkar kebiasaan lama di masyarakat yang menganggap lumrah pembagian uang saku kampanye, dengan menanamkan pemahaman bahwa praktik tersebut merupakan awal dari korupsi dan mencederai nilai keadilan.

Konsolidasi yang berlangsung dinamis dan interaktif hingga sore hari ini ditutup dengan penyampaian komitmen bersama. Antusiasme yang ditunjukkan melalui rentetan pertanyaan kritis dari peserta menjadi sinyal positif bahwa kesadaran politik generasi Z di Kabupaten Semarang perlahan mulai terbentuk dan menguat. Melalui kegiatan ini, Bawaslu menaruh harapan besar agar para pemilih pemula SMKN H. Moenadi dapat bertransformasi menjadi garda terdepan pengawas partisipatif guna mewujudkan ruang demokrasi yang bersih, jujur, dan berintegritas.