Kepercayaan Publik Menjadi Tantangan Demokrasi, Bawaslu Ajak Warga Lawan Politik Transaksional

Ungaran – Upaya membangun demokrasi yang sehat tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga memerlukan keterlibatan aktif masyarakat. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto, saat menghadiri kegiatan diskusi warga yang dipadukan dengan konsolidasi demokrasi di Randugunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang, Selasa 24 Februari 2026.

Dalam suasana diskusi yang berlangsung hangat dan penuh keterbukaan, Agus mengajak masyarakat untuk melihat demokrasi secara lebih utuh. Menurutnya, salah satu persoalan yang saat ini dihadapi adalah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap dunia politik. Kondisi tersebut tidak muncul tanpa sebab, melainkan dipengaruhi oleh berbagai fenomena yang selama ini menjadi konsumsi publik. Agus menjelaskan bahwa masyarakat kerap melihat politik hanya dari sisi negatifnya. Berbagai praktik politik transaksional yang muncul dalam pemberitaan maupun pengalaman langsung masyarakat telah membentuk persepsi bahwa politik identik dengan transaksi kepentingan dan perebutan kekuasaan semata.

“Banyak masyarakat yang memandang politik tidak sehat karena yang terlihat di permukaan adalah praktik-praktik transaksional. Akibatnya, nilai-nilai luhur demokrasi yang sesungguhnya menjadi kurang terlihat,” ungkapnya.

Menurut Agus, kondisi tersebut menjadi pekerjaan rumah bersama. Demokrasi tidak akan berkembang dengan baik apabila masyarakat terus-menerus memandang politik sebagai sesuatu yang buruk. Oleh karena itu, diperlukan upaya edukasi dan dialog yang berkelanjutan agar masyarakat memahami bahwa politik sejatinya merupakan sarana untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan mewujudkan kesejahteraan bersama.

Selain menyoroti persoalan politik transaksional, Agus juga mengangkat isu korupsi yang hingga kini masih menjadi perhatian publik. Ia menilai banyaknya pemberitaan mengenai kasus korupsi telah menimbulkan kekecewaan mendalam di tengah masyarakat. Bahkan tidak sedikit warga yang kemudian menghubungkan maraknya korupsi dengan tingginya biaya politik yang harus dikeluarkan dalam sebuah kontestasi pemilu.

“Ketika biaya politik terlalu tinggi dan diperoleh melalui cara-cara yang tidak sehat, maka potensi penyalahgunaan kekuasaan juga semakin besar. Karena itu, politik uang harus menjadi musuh bersama,” tegasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Agus juga menyoroti menurunnya antusiasme sebagian masyarakat terhadap pemilu. Banyak warga yang merasa kecewa akibat maraknya informasi mengenai dugaan pelanggaran dan kecurangan yang muncul dalam setiap tahapan pemilu. Berbagai sengketa hasil pemilihan yang bergulir hingga Mahkamah Konstitusi sering kali memperkuat pandangan negatif masyarakat terhadap proses demokrasi.

Meski demikian, Agus menegaskan bahwa masyarakat tidak boleh menyerah terhadap demokrasi. Justru partisipasi publik menjadi faktor penting untuk memperbaiki kualitas pemilu dari waktu ke waktu. Ia mengajak seluruh warga untuk terus terlibat aktif dalam mengawasi proses demokrasi serta menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.

Melalui kegiatan konsolidasi demokrasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Semarang berharap tumbuh kesadaran kolektif bahwa demokrasi yang sehat hanya dapat terwujud apabila masyarakat berani menolak politik uang, mengawasi jalannya pemilu, serta menjaga integritas dalam setiap proses politik yang berlangsung.