Kesetaraan Nilai Suara Jadi Pondasi Keadilan Pemilu, Penataan Dapil Tak Sekadar Persoalan Teknis

Ungaran – Keadilan dalam penyelenggaraan pemilu tidak hanya ditentukan oleh proses pemungutan dan penghitungan suara, tetapi juga oleh bagaimana suara masyarakat dikonversikan menjadi kursi perwakilan. Penataan daerah pemilihan (dapil) dan alokasi kursi menjadi bagian penting yang menentukan kualitas representasi politik sekaligus menjamin setiap warga negara memperoleh kesempatan yang setara dalam sistem demokrasi.

Persoalan tersebut menjadi salah satu pokok pembahasan dalam materi pendalaman dan penguatan substansi Bawaslu Membelajarkan Volume 2 Tahun 2026 Sesi 2 yang disampaikan Titi Anggraini, Pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia sekaligus Anggota Dewan Pembina Perludem, Kamis (5/11/2026). Dalam paparannya bertema Problematika Hukum dan Konstitusionalitas Penataan Dapil dan Alokasi Kursi, Titi menegaskan bahwa penataan dapil bukan sekadar pekerjaan administratif, melainkan bagian dari desain kompetisi elektoral yang memiliki konsekuensi langsung terhadap kualitas keterwakilan rakyat.

Menurutnya, penentuan batas wilayah dapil dan jumlah kursi yang diperebutkan akan memengaruhi nilai setiap suara dalam proses demokrasi. Dengan demikian, keputusan mengenai penataan dapil harus mempertimbangkan prinsip keadilan dan kesetaraan, bukan semata-mata mempertahankan konfigurasi wilayah yang telah digunakan dalam pemilu sebelumnya.

Prinsip kesetaraan nilai suara atau one person, one vote, one value menjadi landasan penting dalam memastikan bahwa suara setiap warga negara memiliki bobot yang sebanding. Prinsip tersebut memiliki keterkaitan erat dengan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 mengenai kedaulatan rakyat, Pasal 22E ayat (1) tentang penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil, serta Pasal 28D ayat (3) mengenai kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Titi menjelaskan bahwa kesetaraan nilai suara juga mendapatkan penguatan melalui standar internasional, salah satunya Pasal 25 huruf b International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Ketentuan tersebut menjamin hak setiap warga negara untuk memilih dan dipilih melalui pemilihan umum yang diselenggarakan berdasarkan prinsip kesetaraan.

"Dalam konteks penataan dapil, kesetaraan tersebut tidak cukup hanya dilihat dari tersedianya hak pilih bagi seluruh masyarakat. Lebih jauh, jumlah penduduk yang diwakili oleh setiap kursi juga perlu diperhitungkan secara proporsional. Ketika satu kursi di suatu wilayah mewakili jumlah penduduk yang jauh lebih besar dibandingkan wilayah lainnya, maka terdapat persoalan ketimpangan representasi yang perlu mendapatkan perhatian" jelas Titi.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebenarnya telah menetapkan tujuh prinsip penyusunan dapil sebagaimana diatur dalam Pasal 185. Ketujuh prinsip tersebut meliputi kesetaraan nilai suara, ketaatan pada sistem proporsional, proporsionalitas, integralitas wilayah, cakupan wilayah yang sama, kohesivitas, dan kesinambungan.

Ketujuh prinsip tersebut semestinya menjadi pedoman yang saling melengkapi dalam menentukan desain dapil. Artinya, kesinambungan dapil dari pemilu sebelumnya tidak dapat dijadikan satu-satunya pertimbangan apabila kondisi kependudukan dan wilayah telah mengalami perubahan. Demikian pula, aspek keterpaduan wilayah harus tetap memperhatikan kebutuhan representasi masyarakat yang tinggal di dalamnya.

Persoalan muncul ketika prinsip-prinsip yang telah diatur dalam undang-undang belum sepenuhnya tercermin dalam praktik penataan dapil. Dalam materi tersebut disampaikan bahwa hasil kajian Perludem terhadap alokasi 575 kursi DPR pada Pemilu 2019 menunjukkan hanya 17 dari 34 provinsi yang memiliki alokasi kursi berimbang dengan jumlah penduduk. Kondisi ini memperlihatkan bahwa persoalan kesetaraan representasi masih menjadi pekerjaan penting dalam pembenahan sistem pemilu.

Titi juga menggarisbawahi bahwa keadilan pemilu harus dilihat secara menyeluruh sejak tahap perancangan sistem representasi. Apabila sejak awal desain dapil telah menghasilkan ketimpangan, maka dampaknya akan terbawa hingga proses kompetisi politik dan pembentukan lembaga perwakilan.

"Oleh karena itu, pembenahan penataan dapil perlu diarahkan pada penggunaan data kependudukan yang mutakhir, penerapan prinsip yang terukur, serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan pendekatan tersebut, setiap perubahan batas dapil maupun alokasi kursi dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan substantif" lanjut Titi.

Kesetaraan nilai suara pada akhirnya bukan hanya persoalan pembagian angka dan kursi, melainkan wujud penghormatan terhadap kedaulatan rakyat. Sistem pemilu yang adil harus memastikan bahwa setiap warga negara memiliki nilai representasi yang layak, sehingga demokrasi benar-benar memberikan ruang keterwakilan yang setara bagi seluruh masyarakat.