Konsolidasi Demokrasi di Jambu: Bawaslu Kabupaten Semarang Ajak Warga Cerdas Bermedia dan Lawan Hoaks

JAMBU – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Semarang terus menggencarkan upaya perlindungan proses pemilu dari ancaman manipulasi informasi. Melalui Anggota sekaligus Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi (PP Datin), Nurkus Budiyantomo, Bawaslu menggelar Diskusi Konsolidasi Demokrasi bersama masyarakat di wilayah Kecamatan Jambu pada Sabtu, 17 Oktober 2026. Membuka diskusi tersebut, Nurkus Budiyantomo secara tegas mengingatkan bahaya informasi bohong. "Disinformasi atau hoaks sengaja diciptakan untuk menyesatkan masyarakat, terutama di masa krusial seperti pemilu. Jika dibiarkan, hoaks dapat merusak kepercayaan publik terhadap penyelenggara, membingungkan pemilih, bahkan memicu konflik sosial yang memecah belah," tegasnya di hadapan para warga.

Dalam forum yang berlangsung interaktif tersebut, Bawaslu Kabupaten Semarang menekankan bahwa perlawanan terhadap penyebaran hoaks bukan sekadar rutinitas pengawasan, melainkan bagian krusial dari upaya menjaga integritas demokrasi. Perlindungan terhadap kebenaran informasi sama pentingnya dengan memastikan suara rakyat tetap aman dan terlindungi hingga proses penghitungan usai. Oleh karena itu, masyarakat di Kecamatan Jambu dituntut untuk tidak pasif ketika menerima informasi politik yang membanjiri ruang digital maupun lingkungan sosial mereka.

Edukasi literasi digital menjadi salah satu sorotan utama dalam konsolidasi ini, di mana warga diajak untuk lebih jeli mengenali ciri-ciri hoaks, seperti penggunaan judul yang sangat provokatif, sumber berita yang tidak jelas, serta isi narasi yang bertolak belakang dengan fakta. Di pertengahan sesi, Nurkus Budiyantomo kembali memberikan penekanan terkait pentingnya verifikasi. "Kami mengajak warga untuk selalu memverifikasi setiap informasi melalui sumber-sumber resmi, seperti kanal Bawaslu, KPU, dan media terpercaya. Dengan sikap kritis inilah, masyarakat dapat membedakan fakta dari fitnah sehingga tidak mudah terpengaruh oleh kabar bohong yang beredar," pesannya.

Selain membekali warga dengan edukasi agar kebal terhadap hoaks, Bawaslu Kabupaten Semarang juga secara aktif mendorong masyarakat untuk mengambil langkah konkret dengan melaporkan dugaan berita bohong. Partisipasi publik dalam hal pelaporan ini dinilai sangat penting agar pengawasan terhadap lalu lintas informasi menjelang hari pemungutan suara menjadi jauh lebih kuat dan komprehensif. Bawaslu meyakini bahwa dengan adanya keterlibatan dan keberanian warga, ruang gerak oknum penyebar hoaks dapat dipersempit.

Ketika masyarakat dan penyelenggara pemilu saling bersinergi menekan arus disinformasi secara bersama-sama, jalannya tahapan pemilu dipastikan akan berlangsung lebih jujur, berkeadilan, dan transparan. Melalui konsolidasi ini, warga Kecamatan Jambu disadarkan bahwa pencegahan kecurangan tidak melulu soal mengawasi surat suara secara fisik di TPS, tetapi juga meliputi pengawasan ruang percakapan dari racun-racun manipulasi data dan informasi.

Pada akhirnya, perlawanan terhadap disinformasi bukanlah tugas eksklusif yang hanya dibebankan pada pundak Bawaslu, melainkan tanggung jawab moral bersama seluruh lapisan masyarakat. Dengan menumbuhkan kesadaran kolektif, memperkuat literasi digital, dan meningkatkan partisipasi aktif, warga Kabupaten Semarang dapat membangun iklim demokrasi yang sehat, inklusif, dan terlindungi dari ancaman informasi menyesatkan. Hal ini sejalan dengan pesan utama Bawaslu yang terus ditanamkan kepada masyarakat: “Cerdas bermedia, lawan hoaks, jaga demokrasi.”