Lompat ke isi utama

Berita

Layanan Konsultasi Hukum Pemilu, Agus : Silahkan Dimanfaatkan Dengan Baik

Launching Program Layanan Konsultasi Hukum Pemilu, Selasa 10 Februari 2026

Launching Program Layanan Konsultasi Hukum Pemilu, Selasa 10 Februari 2026

Ungaran - Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto, mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan Program Layanan Konsultasi Hukum Pemilu yang baru saja dilaunching di Aula Bawaslu Kabupaten Semarang, Selasa, 10 Februari 2026. Program ini dibuka untuk masyarakat umum sebagai sarana edukasi hukum pemilu melalui mekanisme tanya jawab secara daring.

Menurut Agus, pemahaman hukum pemilu yang kuat menjadi kunci penting dalam mewujudkan pemilu yang berkualitas. Dengan adanya layanan konsultasi ini, masyarakat diharapkan semakin memahami aturan, larangan, serta konsekuensi hukum dalam setiap tahapan pemilu.

“Program Konsultasi Hukum Pemilu ini dibuka untuk masyarakat umum sebagai salah satu upaya Bawaslu Kabupaten Semarang memberikan edukasi melalui proses tanya jawab secara online. Kami mengajak masyarakat untuk dapat memanfaatkan layanan ini,” ujar Agus Riyanto.

Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi dengan Mahasiswa dan Pers, Selasa 10 Februari 2026
Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto (kiri) dalam kegiatan Launching Program Layanan Konsultasi Hukum Pemilu, Selasa 10 Februari 2026

Program layanan konsultasi hukum pemilu yang diluncurkan ini menjadi salah satu referensi bagi masyarakat untuk dapat menyikapi berbagai dinamika yang terjadi dilapangan. "Konsultasi hukum ini pada prinsipnya tetap mengacu pada ketentuan perundang-undangan sehingga tidak menimbulkan persepsi yang berbeda. Namun paling tidak, apa yang disampaikan dalam layanan ini dapat memberikan referensi kepada masyarakat umum tentang bagaimana menyikapi sebuah kejadian dalam kerangka tahapan pemilu dan pemilihan" jelas Agus

Agus menambahkan, dengan meningkatnya literasi hukum pemilu di tengah masyarakat, pelaksanaan pemilu ke depan diharapkan dapat berlangsung lebih jujur, adil, transparan, dan demokratis. Layanan ini juga menjadi bagian dari upaya pencegahan dini terhadap potensi pelanggaran pemilu. "Harapan kami tentu dengan adanya layanan konsultasi hukum pemilu ini, dapat menjadi literasi tambahan dan masyarakat dapat lebih siap dalam mengikuti perhelatan pemilu dan pemilihan di masa mendatang" pungkasnya.

Penulis : M. Budi Purwanto

Editor : Noor M Nasyar

Dokumentasi : Muhlasin