Perkuat Kapasitas Menuju Pemilu 2029, Bawaslu Kabupaten Semarang Gandeng Setda Mantapkan Reformasi Birokrasi

Ungaran - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Semarang terus berupaya meningkatkan kapasitas kelembagaan melalui penyelenggaraan Rapat Implementasi Reformasi Birokrasi pada hari Kamis, 24 September 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Kantor Bawaslu Kabupaten Semarang ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan pengawas pemilu. Rapat ini menjadi momentum penting bagi Bawaslu yang kini telah menjadi Satuan Kerja (Satker) mandiri untuk terus berbenah.

Kegiatan ini secara resmi dibuka oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto, yang didahului dengan pengantar dari Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang, Marjiono. Dalam pengantarnya, Marjiono menekankan pentingnya belajar dari instansi yang lebih senior seperti Pemerintah Kabupaten Semarang untuk mewujudkan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Agus Riyanto dalam sambutannya menambahkan bahwa meski saat ini berada di luar masa tahapan pemilu, Bawaslu tetap fokus melakukan konsolidasi demokrasi dan persiapan menghadapi Pemilu 2029.

Turut memberikan arahan dalam kegiatan ini adalah Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan dan Pelatihan, Fithriyah. Ia menyoroti pentingnya penataan tata laksana, manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan akuntabilitas kinerja. Fithriyah juga mengapresiasi jajaran sekretariat atas pencapaian Bawaslu Kabupaten Semarang yang baru saja meraih penghargaan terbaik pertama dalam penilaian rekonsiliasi kategori pagu kecil.

Memasuki sesi inti, Kepala Sub Bagian Administrasi, Sri Widodo, memaparkan materi terkait capaian dan tantangan reformasi birokrasi di internal Bawaslu. Ia menjelaskan bahwa Bawaslu RI telah meraih nilai Indeks Reformasi Birokrasi sebesar 80,06 dengan predikat A. Sri Widodo juga merinci delapan area perubahan yang sedang diimplementasikan, termasuk penataan peraturan, penguatan SDM, dan peningkatan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi.

Sebagai narasumber utama, hadir Linda Ayu Setyawati, S.STP., Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Setda Kabupaten Semarang yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Kinerja dan Reformasi Birokrasi serta Koordinator SAKIP Pemkab Semarang. Linda membagikan pengalaman Pemkab Semarang dalam mengimplementasikan core values ASN berAKHLAK (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif) serta employer branding Bangga Melayani Bangsa. Ia menekankan bahwa reformasi birokrasi harus berdampak nyata bagi masyarakat, bukan sekadar pemenuhan dokumen administratif.

Sesi pemaparan materi disambung dengan diskusi interaktif dan tanya jawab yang diikuti secara antusias oleh para staf Bawaslu Kabupaten Semarang, di antaranya M. Budi Purwanto, Noor Muhammad Nasyar, dan Dwi Astuti. Diskusi tersebut membahas isu-isu strategis, mulai dari kriteria pemilihan agen perubahan (role model) hingga tantangan penerapan asas-asas tata kelola pemerintahan yang baik di tengah dinamika pelayanan publik.

Kegiatan rapat ini berlangsung secara komprehensif dan dihadiri oleh jajaran lengkap Bawaslu Kabupaten Semarang. Turut hadir dalam acara ini Anggota Bawaslu Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Nurkus Budiyantomo, Anggota Bawaslu Koordinasi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Ummi Nu'amah, Kepala Sub Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas, Widya Astuti, serta seluruh jajaran Staf Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang.

Melalui sinergi yang terjalin dengan Pemerintah Kabupaten Semarang ini, Bawaslu Kabupaten Semarang optimis dapat membangun postur kelembagaan yang semakin solid dan profesional. Peningkatan kapasitas dan perbaikan tata kelola birokrasi ini diharapkan menjadi fondasi yang kuat bagi Bawaslu dalam mengawal setiap tahapan demokrasi, khususnya menyongsong kontestasi Pemilu pada tahun 2029 mendatang dengan penuh integritas.