Perkuat Pengawasan Pemilu Inklusif, Bawaslu Kabupaten Semarang Ikuti Webinar Pojok Pengawasan Bawaslu Jateng

Ungaran – Bawaslu Kabupaten Semarang mengikuti Webinar Literasi Pojok Pengawasan yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Senin (2/11/2026) secara daring melalui Zoom Meeting dan siaran langsung YouTube Bawaslu Jateng. Kegiatan mengangkat tema “Pengarusutamaan Isu Pemilu Inklusif dalam Pengawasan Tahapan”.

Webinar menghadirkan sejumlah narasumber, yaitu Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Muhammad Amin sebagai opening speech, Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Diana Ariyanti sebagai keynote speaker, Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Massuryati, serta Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Temanggung Sumarsih sebagai narasumber.

Dalam pemaparannya, Diana Ariyanti menyampaikan materi mengenai penyelenggaraan kebijakan inklusif Bawaslu berdasarkan Keputusan Bawaslu Nomor 75/HK.01.01/K1/04/2026. Ia menjelaskan bahwa kebijakan inklusif menjadi landasan bagi Bawaslu dalam memastikan setiap orang memperoleh hak, akses, dan kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi tanpa diskriminasi.

Diana menegaskan bahwa inklusivitas tidak cukup hanya diwujudkan melalui penyediaan fasilitas, tetapi juga harus tercermin dalam sikap, prosedur, komunikasi, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

"Pelayanan yang inklusif bukan sekadar menyediakan fasilitas, tetapi memastikan setiap orang memperoleh akses dan kesempatan yang setara, didengar kebutuhannya, serta mendapatkan pelayanan yang bermartabat tanpa diskriminasi. Prinsip inklusivitas harus diterapkan dalam setiap proses pelayanan dan pengawasan Bawaslu," jelas Diana.

Lebih lanjut, Diana menguraikan tujuh prinsip dasar penyelenggaraan kebijakan inklusif Bawaslu, meliputi kesamaan hak, aksesibilitas, kesetaraan akses, partisipasi bermakna, akuntabilitas, aman dan bermartabat, serta keberlanjutan dan perbaikan.

Dalam aspek pelayanan publik, Keputusan Bawaslu Nomor 75 Tahun 2026 melalui Bab V juga menekankan pemenuhan dukungan pelayanan publik dan layanan digital yang inklusif. Hal tersebut mencakup standar pelayanan ramah disabilitas, pelayanan responsif gender, pelayanan bagi kelompok rentan lainnya, standar layanan digital, serta monitoring dan evaluasi.

Diana juga mendorong jajaran Bawaslu untuk melakukan tiga langkah penting dalam memastikan kebijakan inklusif berjalan, yaitu mengidentifikasi hambatan melalui evaluasi fasilitas dan prosedur pelayanan, melakukan perbaikan nyata sesuai kebutuhan kelompok rentan, serta melaksanakan evaluasi secara berkala dengan melibatkan masukan masyarakat.

Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Semarang dalam kegiatan ini menjadi bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan kapasitas jajaran dalam mengintegrasikan prinsip inklusivitas ke dalam pelaksanaan tugas pengawasan pemilu.

Melalui kegiatan ini, diharapkan pengawasan pemilu semakin memperhatikan kebutuhan seluruh kelompok masyarakat, termasuk penyandang disabilitas dan kelompok rentan lainnya, sehingga terwujud penyelenggaraan pemilu yang inklusif, setara, dan memberikan ruang partisipasi bermakna bagi setiap warga negara.