Tingkatkan Kapasitas Bidang Hukum, Bawaslu Kabupaten Semarang Perdalam Teknik Pembuatan Abstrak Produk Hukum

UNGARAN – Guna mengoptimalkan kompetensi staf dalam menyusun resume hukum yang berkualitas, Bawaslu Kabupaten Semarang turut serta dalam pembekalan teknis yang diadakan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Selasa (28/4/2026). Fokus utama kegiatan ini adalah penguasaan teknis pengelolaan JDIH dan keterampilan menyusun abstrak produk hukum. Kegiatan ini merupakan bagian dari program strategis untuk meningkatkan standar profesionalitas jajaran pengawas pemilu di wilayah Jawa Tengah dalam menghadapi dinamika hukum pemilu yang semakin kompleks.

Acara diawali dengan arahan dari Diana Ariyanti, S.P., selaku Kordiv Hukum, Pendidikan, dan Pelatihan Bawaslu Provinsi Jawa Tengah. Ia menyampaikan bahwa kemampuan teknis dalam mengolah produk hukum merupakan kewajiban bagi setiap pengawas pemilu agar tidak terjadi misinformasi hukum. Penguatan kapasitas ini diharapkan mampu meminimalisir kesalahan administratif dalam pendokumentasian berbagai putusan maupun peraturan yang dikeluarkan oleh lembaga.

Hadir mewakili Bawaslu Kabupaten Semarang, Ummi Nu'amah, S.Pd. (Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa) bersama Virendra Eka Novianto, S.H. (Kasubbag HP2H) serta staf teknis terkait, menyimak pemaparan materi dari narasumber pusat. Sinergi antara pimpinan dan staf teknis dalam kegiatan ini diharapkan dapat menciptakan alur kerja yang lebih solid dalam birokrasi hukum di lingkungan kantor Bawaslu Kabupaten Semarang.

Ucu Saepurridwan, S.H., Analis Hukum Ahli Muda Bawaslu RI, dalam paparannya menjelaskan bahwa JDIH adalah tulang punggung transparansi hukum lembaga. Ia memberikan simulasi langsung mengenai cara menyusun abstrak yang ringkas namun tetap komprehensif. Menurutnya, ketelitian staf dalam memilih kata kunci dan meringkas poin-poin hukum menjadi penentu apakah sebuah produk hukum dapat dipahami dengan benar oleh pihak-pihak terkait.

Pasca kegiatan, Ummi Nu'amah menegaskan bahwa pembekalan teknis ini sangat bermanfaat untuk menunjang tugas harian di sub bagian hukum. Ia berencana melakukan evaluasi berkala terhadap pengelolaan dokumen internal agar sesuai dengan standar nasional yang telah ditetapkan oleh Bawaslu RI. Dengan meningkatnya kapasitas SDM, Bawaslu Kabupaten Semarang optimis dapat memberikan performa terbaik dalam mendokumentasikan setiap langkah pengawasan demokrasi