Bawaslu Gelar Sosialisasi Uji Petik Pemetaan Kerawanan PDPB

Ungaran - Dalam kontestasi Pemilu maupun Pemilihan, daftar pemilih menjadi salah satu isu krusial yang harus mendapat konsen dari semua pihak termasuk lembaga penyelenggara pemilu. Daftar pemilih menjadi salah satu parameter sejauh mana hak konstitusional warga negara dapat terpenuhi dalam kegiatan pemungutan suara pemilu maupun pemilihan. Terlebih pemilih menjadi komponen utama dalam menentukan kebutuhan tahapan selanjutnya.

Maka berkaca dari hal tersebut, Bawaslu Republik Indonesia menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi Uji Petik Dalam Rangka Pemetaan Kerawanan PDPB yang berlangsung secara daring pada Jumat, 25 September 2026.

Kegiatan yang difokuskan pada sosialisasi uji petik ini diselenggarakan secara khusus oleh Puslitbangdiklat Bawaslu RI dengan menghadirkan berbagai narasumber yang sudah berkompeten dibidangnya masing-masing.

Konsultan Politik dan Public Affairs, Prof.Dr.Phil. Aditya Perdana, S.I.P., M.Si. mengatakan bahwa uji petik ini adalah perbaikan serta pilot project untuk IKP Pemilu 2029. " Uji Petik ini adalah perbaikan dari uji petik yang telah dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota. Kedepannya ini akan menjadi pilot project terhadap pengumpulan data potensi kerawanan untuk Indeks Kerawanan Pemilu 2029. Pilot project ini akan menguji kesanggupan SDM yang ada di jajaran Bawaslu apakah siap dengan metode pengumpulan data melalui metode uji petik ini" jelas Aditya.

Aditya menjelaskan bahwa uji petik kali ini menggunakan dua metode pendekatan. "Metode pertama yaitu menggunakan penggunaan probablity. Probability sampling adalah metode dimana semua pemilih mempunyai peluang yang sama untuk disampling. Metode ini biasa digunakan pada kasus-kasus umum namun kelemahannya tidak bisa menangkap kasus spesifik dan unik" jelas Aditya.

Lebih lajut, Aditya kemudian menjelaskan metode kedua yang dilakukan untuk uji petik ini. "Metode kedua yaitu non probability sampling dimana tidak semua orang dapat menjadi sampling. Jadi non probality sampling itu harus menggunakan kombinasi purposive sampling yaitu mengambil daerah yang paling berpotensi terjadi pelanggaran. Namun  kelemahannya tidak bisa menggambarkan secara utuh kondisi suatu wilayah" lanjut Aditya.

Secara ringkas, Aditya menjabarkan bahwa uji petik ini bertujuan untuk mencari ghost voters melalui dua tes. Ada dua tes yaitu People to List dan List to People. People to list adalah mendatangi sejumlah orang lalu datanya dicocokkan dengan data DPB. Sedangkan List to People adalah memilih sejumlah nama di DPB kemudian dicocokkan dengan data DPB. Itu langkah yang bisa kita ambil untuk mengetahui sejauh mana keakuratan data pemilih di masing-masing Kabupaten/Kota" ungkap Aditya.

Uji petik ini diharapkan mampu menjadi salah satu indikator pengawasan yang kuat dalam menciptakan data pemilih yang bersih dari ghost voters sehingga potensi kecurangan dan permasalahan terhadap data pemilih menjadi semakin tereduksi.