Bawaslu Kabupaten Semarang Ikuti Rapat Koordinasi Permohonan Hibah Barang Milik Daerah

UNGARAN – Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto, S.P., S.H., menghadiri Rapat Koordinasi Permohonan Hibah Barang Milik Daerah yang diselenggarakan di Aula Badan Keuangan Daerah (BKUD) Kabupaten Semarang pada Kamis, 22 Oktober 2026.

Rapat koordinasi ini membahas permohonan hibah barang milik daerah dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Bawaslu Kabupaten Semarang. Pembahasan difokuskan pada penelaahan dasar hukum dan ketentuan regulasi yang menjadi landasan pelaksanaan hibah, guna memastikan proses permohonan dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan hasil pembahasan bersama tim BKUD Kabupaten Semarang, ketentuan regulasi yang dikaji pada prinsipnya memungkinkan permohonan hibah untuk diproses lebih lanjut. Hasil kajian dalam rapat tersebut selanjutnya akan diajukan kepada Bupati Semarang untuk mendapatkan persetujuan.

Persetujuan Bupati menjadi salah satu tahapan penting dalam proses permohonan hibah. Setelah persetujuan diperoleh, proses akan dilanjutkan melalui tahapan administrasi dan prosedur sesuai ketentuan yang berlaku, hingga penandatanganan dokumen hibah dan penyerahan objek hibah.

Selain pembahasan regulasi, tindak lanjut permohonan juga memerlukan koordinasi lebih lanjut terkait penentuan lokasi tanah yang akan diusulkan sebagai objek hibah. Bawaslu Kabupaten Semarang perlu berkoordinasi dengan BKUD untuk meninjau alternatif lokasi berdasarkan data aset milik Pemerintah Kabupaten Semarang yang tersedia. Peninjauan dan survei lokasi tersebut diperlukan agar objek yang diajukan dapat ditentukan secara jelas sebelum proses permohonan dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Melalui rapat koordinasi ini, Bawaslu Kabupaten Semarang berupaya memastikan proses permohonan hibah berjalan secara tertib, transparan, dan sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Koordinasi antara Bawaslu Kabupaten Semarang dan Pemerintah Kabupaten Semarang diharapkan dapat mendukung kelancaran proses tersebut, dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bawaslu Kabupaten Semarang akan menindaklanjuti hasil rapat melalui koordinasi dengan pihak terkait, termasuk melengkapi dokumen permohonan sesuai hasil penentuan objek hibah. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendukung kebutuhan kelembagaan melalui mekanisme yang sah dan akuntabel.