Gelar Konsolidasi Demokrasi Bersama Kesbangpol, Bawaslu Kabupaten Semarang Bedah Problematika Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye

UNGARAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Semarang menyelenggarakan kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Semarang pada Kamis, 22 Oktober 2026. Fokus utama dalam pertemuan strategis ini adalah membahas Efektivitas Penegakan Hukum Pemilu/Pemilihan dengan mengusung tema spesifik, yakni “Problematika Penegakan Hukum Pemasangan Alat Peraga Sebelum Masa Kampanye”. "Sinergi yang erat dengan instansi pemerintah daerah seperti Kesbangpol adalah kunci utama untuk menertibkan alat peraga yang marak terpasang sebelum waktunya di wilayah kita," ujar Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang saat membuka acara.

Isu pemasangan Alat Peraga Sosialisasi (APS) yang menyerupai Alat Peraga Kampanye (APK) memang menjadi tantangan tersendiri menjelang masa kampanye resmi dimulai. Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi (PP Datin), Nurkus Budiyantomo, membedah fenomena curi start yang kerap terjadi di ruang publik. "Banyak peserta pemilu yang mencoba mencuri start kampanye dengan berkedok sosialisasi, sehingga penegakan hukumnya sangat membutuhkan ketegasan, persamaan persepsi, dan keberanian dari penyelenggara pemilu bersama pemerintah daerah," tegas Nurkus Budiyantomo di hadapan peserta diskusi.

Kehadiran Kesbangpol dinilai sangat krusial dalam menjembatani komunikasi politik dengan partai politik agar tercipta stabilitas dan ketertiban di daerah. Menanggapi hal ini, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H), Muharom Al Rosyid, menyoroti aspek pencegahan dini melalui pembinaan edukatif. "Kesbangpol memiliki peran pembinaan partai politik yang sangat strategis. Kami berharap sosialisasi mengenai batasan aturan main APS ini bisa dimasifkan bersama agar partai politik dapat menahan diri dan menaati jadwal," kata Muharom Al Rosyid.

Lebih jauh, forum diskusi ini juga mengupas celah regulasi yang sering menimbulkan perdebatan hukum antara peserta pemilu dan pengawas di lapangan. Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa (HPS), Ummi Nu'amah, mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam proses penindakan. "Celah hukum pada fase abu-abu sebelum masa kampanye ini sering kali dimanfaatkan, sehingga kita harus siap dengan kajian hukum yang matang agar langkah penertiban tidak berujung pada sengketa yang justru menghambat proses pemilu," jelas Ummi Nu'amah memaparkan perspektif hukumnya.

Untuk mendukung penegakan hukum yang efektif di lapangan, Bawaslu juga harus memastikan kesiapan sumber daya manusianya. Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat (SDMO dan Diklat), Fithriyah, menjamin kapasitas mental dan pengetahuan pengawas di tingkat bawah. "Seluruh jajaran pengawas kami, mulai dari tingkat Panwascam hingga desa, telah dibekali pemahaman regulasi yang mumpuni untuk berani mengawasi, mendata, dan mengkaji setiap alat peraga yang terindikasi melanggar aturan," ungkap Fithriyah dengan penuh rasa optimis.

Tentu saja, kelancaran dan solidnya langkah Bawaslu dalam agenda Konsolidasi Demokrasi ini tidak terlepas dari dukungan penuh jajaran kesekretariatan. Acara ini didampingi langsung oleh Kepala Sekretariat Marjiono, beserta Widya Astuti (Kasubbag P2H), Virendra Eka Novianto (Kasubbag P3SP2H), dan seluruh staf sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang. "Keberhasilan forum konsolidasi hari ini membuktikan betapa solidnya dukungan dari seluruh elemen kesekretariatan yang selalu sigap memfasilitasi setiap kebijakan teknis Bawaslu di lapangan," puji Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang mengapresiasi kinerja timnya.

Terkait eksekusi penertiban alat peraga yang melanggar ketentuan ketertiban umum (Perda) dan regulasi pemilu, koordinasi lintas instansi menjadi hal yang mutlak. Nurkus Budiyantomo kembali menyuarakan pandangannya mengenai langkah taktis operasional. "Mekanisme penertiban alat peraga membutuhkan kajian dan rekomendasi yang jelas. Kami akan terus berkoordinasi secara intensif dengan Satpol PP, melalui fasilitasi Kesbangpol, untuk mengeksekusi pelanggaran-pelanggaran tersebut di jalanan," tambah Nurkus.

Selain mengandalkan aparatur pemerintah, pengawasan terhadap estetika kota dan etika berpolitik juga membutuhkan turun tangannya masyarakat umum. Muharom Al Rosyid kembali mengajak publik untuk tidak bersikap apatis terhadap pemandangan pelanggaran tersebut. "Masyarakat harus berani menjadi mata dan telinga Bawaslu. Laporkan segera kepada kami jika melihat ada spanduk atau baliho yang secara terang-terangan memuat unsur ajakan memilih, nomor urut, atau citra diri yang berlebihan sebelum masa kampanye resmi dimulai," seru Muharom mengajak pengawasan partisipatif.

Menutup rangkaian agenda Konsolidasi Demokrasi yang berlangsung dinamis tersebut, seluruh pimpinan Bawaslu Kabupaten Semarang mengikrarkan kesatuan komitmennya bersama pemerintah daerah. "Kami tegaskan, Bawaslu tidak akan pandang bulu dalam menindak pelanggaran pemasangan alat peraga sebelum waktunya," tegas Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang. Pernyataan penutup ini langsung diperkuat oleh jajarannya secara bergantian, "Aturan hukum wajib ditegakkan secara proporsional demi kepastian berdemokrasi," imbuh Ummi Nu'amah, yang kemudian disempurnakan oleh komitmen Fithriyah, "Dan kami pastikan, integritas seluruh pengawas pemilu di Kabupaten Semarang adalah jaminan mutlak bagi tegaknya keadilan pemilu."