Lompat ke isi utama

Berita

Konsolidasi Demokrasi, Bawaslu Kabupaten Semarang Berdialog dengan Masyarakat Tengaran

Bawaslu Kabupaten Semarang melalui Anggota sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Ummi Nu’amah menjadi narasumber di Kecamatan Tengaran, Selasa (20/10/2026).

Bawaslu Kabupaten Semarang melalui Anggota sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Ummi Nu’amah menjadi narasumber di Kecamatan Tengaran, Selasa (20/10/2026). 

TENGARAN – Bawaslu Kabupaten Semarang melalui Anggota sekaligus Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Ummi Nu’amah, berdialog dengan masyarakat dalam kegiatan Rapat Koordinasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) se-Kecamatan Tengaran Tahun 2026, Selasa (20/10/2026), di Aula Kecamatan Tengaran.

Kegiatan ini menjadi ruang dialog dan pertukaran pengetahuan antara Bawaslu Kabupaten Semarang dengan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan dan desa untuk memperkuat pemahaman mengenai demokrasi, partisipasi masyarakat, serta pentingnya pelaksanaan pemilihan yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dalam dialog tersebut, Ummi Nu’amah menjelaskan peran dan kewenangan Bawaslu dalam pengawasan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), termasuk upaya pencegahan pelanggaran, penanganan pelanggaran, dan penyelesaian sengketa. Ia juga menegaskan bahwa Pilkades memiliki dasar hukum dan mekanisme tersendiri sehingga pengawasannya tidak berada dalam kewenangan Bawaslu.

Meskipun demikian, pengalaman Bawaslu dalam mengawal Pemilu dan Pilkada dapat menjadi bahan pembelajaran bersama dalam membangun kesadaran demokrasi di tingkat lokal. Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga proses pemilihan agar berlangsung secara jujur, adil, tertib, dan menghormati pilihan setiap warga.

Melalui dialog ini, Bawaslu Kabupaten Semarang mendorong masyarakat untuk tidak hanya memahami demokrasi sebagai kegiatan memilih pemimpin, tetapi juga sebagai proses yang membutuhkan keterlibatan aktif, sikap kritis, dan tanggung jawab bersama. Ruang dialog diharapkan dapat memperkuat pemahaman masyarakat mengenai hak dan tanggung jawab dalam kehidupan demokrasi.

Konsolidasi demokrasi membutuhkan komunikasi dan kerja sama berbagai unsur masyarakat, termasuk penyelenggara, pemerintah, serta warga di tingkat desa. Dengan terbukanya ruang diskusi dan pertukaran informasi, berbagai pihak dapat membangun pemahaman bersama mengenai pentingnya menjaga nilai-nilai demokrasi dalam setiap proses pemilihan.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Semarang terus mendorong penguatan demokrasi partisipatif melalui dialog langsung dengan masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat menumbuhkan kesadaran bahwa demokrasi bukan hanya berlangsung pada saat Pemilu atau Pilkada, melainkan menjadi tanggung jawab bersama dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari.

Humas Bawaslu Kabupaten Semarang