Lompat ke isi utama

Berita

Uji Petik Kerawanan PDPB, Langkah Strategis Menutup Celah Potensi Pelanggaran Administrasi Daftar Pemilih

Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto (kanan) saat melakukan kegiatan uji petik lapangan pemetaan kerawanan daftar pemilih di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Selasa 29 September 2026

Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto (kanan) saat melakukan kegiatan uji petik lapangan pemetaan kerawanan daftar pemilih di Desa Kalongan, Kecamatan Ungaran Timur, Selasa 29 September 2026

Ungaran - Penyusunan daftar pemilih menjadi salah satu tahapan kegiatan yang sangat krusial dan mendasar bagi penyelenggara pemilu di Indonesia. Penyusunan daftar pemilih ini menjadi pondasi sinergi utama untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan apa saja pada tahapan lainnya. Seperti saat di masa non tahapan ini, Bawaslu Kabupaten Semarang melakukan berbagai upaya pencegahan dan pengawasan dalam rangka meminimalisir potensi pelanggaran di Kabupaten Semarang.

Selasa, 29 September 2026 menjadi hari yang telah ditentukan oleh Bawaslu Kabupaten Semarang untuk melaksanakan kegiatan uji petik lapangan pemetaan potensi kerawanan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan. Kali ini, Desa Kalongan yang berada di Kecamatan Ungaran Timur menjadi lokasi  yang dipilih untuk mengetahui sejauh mana akurasi data pemilih yang telah disusun oleh jajaran KPU Kabupaten Semarang. Pemilihan Desa Kalongan menjadi salah lokasi pengawasan dimana Bawaslu Kabupaten Semarang menitikberatkan pada peta kerawanan bencana di wilayah tersebut. Sehingga arus mobilisasi penduduk akan menjadi sangat cair antara pemilih masuk dan pindah keluar.

Dalam uji petik lapangan ini, Bawaslu Kabupaten Semarang membagi personil kedalam dua wilayah untuk memperbanyak sampel pemilih yang telah ditentukan. Sampel pemilih seperti pemilih meninggal dunia, pindah masuk, pindah keluar dan pemilih baru menjadi fokus utama dalam pemetaan pemilih ini. Hasilnya, beberapa kroscek data yang dilakukan masih menemukan potensi pemilih yang berstatus misadministrasi. Ketidaksesuaian tersebut didapat berdasarkan hasil pengecekan antara data pemilih yang dimiliki dengan aplikasi cekdptonline yang dimiliki oleh KPU.

Dari hasil tersebut, Bawaslu Kabupaten Semarang mampu menjadi penutup celah potensi pelanggaran administrasi karena hasil pengawasan ini akan langsung dilakukan tindaklanjut berupa saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Semarang. Saran Perbaikan yang disampaikan ini akan menjadi penyempurnaan data pemilih di Kabupaten Semarang sehingga meminimalisir potensi pelanggaran kedepannya dan menjadikan kualitas data pemilih berkelanjutan di Kabupaten Semarang semakin valid dan kredibel

Penulis : Noor M Nasyar

Dokumentasi : Humas Bawaslu Kab Semarang