Bawaslu Kabupaten Semarang Bahas Isu Strategis Pengawasan Verifikasi Partai Politik

UNGARAN – Bawaslu Kabupaten Semarang membahas sejumlah isu strategis dalam pengawasan tahapan verifikasi partai politik melalui Rapat Koordinasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, Kamis (27/8/2026).

Rapat yang dilaksanakan di Aula Bawaslu Kabupaten Semarang tersebut mengangkat tema “Potensi Sengketa Proses pada Tahapan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu”. Salah satu fokus pembahasan adalah menjaga independensi fungsi pengawasan Bawaslu dalam pelaksanaan verifikasi.

Dalam pembahasan mengenai penandatanganan formulir hasil verifikasi, Bawaslu menjelaskan bahwa tidak ditandatanganinya formulir tersebut meskipun jajaran Bawaslu hadir melakukan pengawasan merupakan bagian dari upaya menjaga independensi fungsi pengawasan.

Verifikasi merupakan kewenangan teknis KPU, sementara Bawaslu menjalankan fungsi pengawasan. Posisi tersebut perlu dijaga agar Bawaslu tetap independen apabila di kemudian hari muncul sengketa yang harus diselesaikan melalui mekanisme penyelesaian sengketa proses pemilu.

Isu lain yang dibahas adalah penggunaan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Dalam rapat disampaikan bahwa akses Bawaslu terhadap Sipol masih memiliki keterbatasan karena bersifat viewer. Kondisi tersebut menjadi salah satu perhatian dalam mendukung efektivitas pengawasan.

Dalam diskusi juga muncul usulan untuk meningkatkan integrasi sistem informasi, termasuk kemungkinan integrasi antara Sipol dan Sidalih, guna mempermudah proses pencermatan data.

Selain persoalan sistem, rapat turut membahas pencatutan nama dalam daftar keanggotaan partai politik. Dalam diskusi disampaikan adanya kasus pencatutan nama personel pengawas pemilu dalam daftar keanggotaan partai politik tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Hal tersebut menjadi salah satu contoh pentingnya pencermatan data dan verifikasi faktual untuk memastikan kebenaran data anggota.

Kondisi geografis dan data alamat anggota yang belum lengkap juga menjadi bagian dari pembahasan. Alamat yang hanya mencantumkan RT/RW atau wilayah tertentu tanpa informasi yang cukup rinci dapat menyulitkan petugas dalam menemukan anggota yang akan diverifikasi.

Rapat juga membahas penggunaan metode sampling Krejcie-Morgan, khususnya dalam menentukan sampel dan pelaksanaannya pada wilayah dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Selain itu, adanya kemungkinan perbedaan pelaksanaan teknis antarwilayah menjadi perhatian agar tahapan tetap mengacu pada ketentuan yang sama dan tidak menimbulkan perbedaan perlakuan.

Melalui rapat koordinasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Semarang mendorong terbangunnya kesamaan pemahaman dan koordinasi yang lebih efektif sebagai bagian dari upaya mencegah serta meminimalisir potensi sengketa proses pemilu pada tahapan verifikasi partai politik.