Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Kabupaten Semarang Perkuat Sinergi Pengawasan Partisipatif Melalui Konsolidasi Demokrasi

Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang Beserta Seluruh Jajaran Pimpinan, Pejabat Struktural dan Staf Teknis Melaksanakan Kegiatan Konsolidasi Demokrasi Bersama Para Mitra Strategis Bawaslu, Kamis, (12/03/2026)

Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang Beserta Seluruh Jajaran Pimpinan, Pejabat Struktural dan Staf Teknis Melaksanakan Kegiatan Konsolidasi Demokrasi Bersama Para Mitra Strategis Bawaslu, Kamis, (12/03/2026)

UNGARAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Semarang resmi menggelar kegiatan Konsolidasi Demokrasi dengan mengangkat tema strategis: “Mengembangkan Pengawasan Partisipatif Tingkatkan Kualitas Pemilu”. Kegiatan ini menjadi momentum penting dalam menyatukan visi antara pengawas pemilu dan elemen masyarakat sipil guna memastikan proses demokrasi berjalan sesuai rel aturan.

Acara dibuka secara resmi oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto, S.P., S.H. Dalam sambutan pembukanya, Agus menekankan bahwa kualitas pemilu tidak hanya diukur dari angka partisipasi pemilih di TPS, melainkan sejauh mana publik ikut mengawal kejujuran setiap tahapan. "Pengawasan partisipatif adalah kunci. Kita ingin memastikan bahwa rakyat bukan sekadar objek politik, melainkan subjek yang aktif menjaga kedaulatan suaranya," tegasnya.

Suasana konsolidasi semakin dinamis saat para Koordinator Divisi (Kordiv) Bawaslu Kabupaten Semarang memberikan pemaparan materi sesuai ranah strategis masing-masing. Sebagai narasumber utama terkait materi Pemilu dan Demokrasi, Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, Nurkus Budiyantomo, S.H., membedah esensi demokrasi. Ia menyatakan bahwa penegakan hukum pemilu adalah benteng terakhir keadilan.

Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kab. Smg, Nurkus Budiyantomo, S.H. Saat menyampaikan Materi Terkait Pemilu dan Demokrasi dalam Kegiatan Konsolidasi Demokrasi, Kamis (12/03/2026)

Kordiv Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi Bawaslu Kab. Smg, Nurkus Budiyantomo, S.H. Saat menyampaikan Materi Terkait Pemilu dan Demokrasi dalam Kegiatan Konsolidasi Demokrasi, Kamis (12/03/2026)

"Demokrasi tanpa penegakan hukum yang tegas hanya akan melahirkan anarki. Kami di Divisi PP Datin berkomitmen bahwa setiap data pelanggaran akan dikelola secara transparan, dan setiap tindakan yang mencederai demokrasi akan kami tindak lanjuti tanpa pandang bulu," ujar Nurkus dengan lugas.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh rekan-rekan pimpinan lainnya. Ummi Nu'amah, S.Pd. (Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa) menyoroti pentingnya landasan hukum yang kokoh dalam setiap sengketa proses. Sementara itu, Muharom Al Rosyid, S.Pd. (Kordiv Pencegahan, Parmas, dan Humas) mengajak komunitas untuk lebih masif dalam tindakan preventif. Dari sisi internal, Fithriyah, S.Pd. (Kordiv SDM, Organisasi, Diklat) menekankan bahwa profesionalisme staf adalah harga mati dalam menjaga netralitas dan kepercayaan publik.

Menanggapi seluruh paparan dari para Kordiv, Ketua Bawaslu Agus Riyanto memberikan respons penutup yang relevan. Ia menggarisbawahi bahwa integrasi antar divisi adalah kekuatan utama Bawaslu. "Apa yang disampaikan Pak Nurkus mengenai penegakan hukum tidak akan berjalan maksimal tanpa langkah pencegahan dari Pak Muharom atau kesiapan SDM dari Bu Fithriyah. Semua ini adalah satu tarikan napas untuk menjaga marwah institusi kita," tambahnya.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh seluruh jajaran pejabat struktural Bawaslu Kabupaten Semarang, mulai dari Kepala Sekretariat Marjiono, S.H., Kasubbag Administrasi Sri Widodo, S.H., Kasubbag Pencegahan Parmas dan Humas Widya Astuti, S.IP., hingga Kasubbag P3SP2H Virendra Eka Novianto, S.H., beserta seluruh jajaran staf yang solid mendukung teknis acara.

Perwakilan Kesbangpol Saat memberikan tanggapan dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi, Kamis (12/03/2026)

Perwakilan Kesbangpol Saat memberikan tanggapan dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi, Kamis (12/03/2026)

Kehadiran tamu undangan dari berbagai elemen masyarakat memberikan warna tersendiri dalam diskusi ini. Perwakilan dari Badan Kesbangpol Kabupaten Semarang menyatakan apresiasinya dan berkomitmen terus bersinergi dalam menjaga kondusivitas wilayah.

Dukungan nyata juga datang dari komunitas pengawas partisipatif. Perwakilan dari Jaringan Pengawas Demokrasi (JANGKAR) menyatakan kesiapan mereka menjadi mata dan telinga Bawaslu di lapangan. Senada dengan itu, perwakilan dari Perisai Demokrasi Bangsa (PDB) dan Laskar Jaga Hak Pilih berkomitmen untuk terus mengedukasi masyarakat agar tidak terjebak dalam praktik politik uang serta memastikan hak pilih warga terlindungi dengan baik.

Melalui konsolidasi ini, Bawaslu Kabupaten Semarang berharap jejaring pengawasan partisipatif semakin meluas, sehingga Pemilu yang berintegritas dan berkualitas di Bumi Serasi bukan sekadar slogan, melainkan realitas yang dirasakan masyarakat.

Penulis : Ravi Cahya Kurniawan