Hadiri Raker DWP Kemenag, Bawaslu Ajak Perkuat Peran Perempuan dalam Demokrasi

UNGARAN – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Semarang terus berupaya memperluas basis pengawasan partisipatif dengan menggandeng berbagai elemen masyarakat, termasuk kelompok perempuan. Hal ini terwujud melalui kehadiran Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Semarang, Ummi Nu'amah, yang didapuk menjadi narasumber dalam kegiatan Rapat Kerja Dharma Wanita Persatuan (DWP) Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Semarang yang diselenggarakan pada hari ini, Jumat (23/1/2026). Dalam forum tersebut, Ummi menyampaikan materi strategis mengenai urgensi keterlibatan perempuan dalam politik, bukan hanya sebagai pemilih, tetapi sebagai penjaga kualitas demokrasi.

Dalam paparannya, Ummi Nu'amah menegaskan bahwa partisipasi perempuan dalam politik adalah bentuk nyata implementasi penghargaan terhadap Hak Asasi Manusia (HAM) serta prinsip demokrasi yang berbasis kesetaraan dan keadilan gender. Ia mengingatkan para peserta Raker bahwa hak politik perempuan telah dijamin penuh oleh Konstitusi. Oleh karena itu, kehadiran perempuan dalam ruang publik dan politik tidak boleh dipandang sebelah mata, melainkan harus dilihat sebagai pilar penting dalam mewujudkan kedaulatan rakyat yang inklusif.

Lebih jauh, Ummi menguraikan esensi dari pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada sebagai sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin di eksekutif dan wakil di legislatif. Sebagai pengampu Divisi Hukum, ia memberikan penekanan khusus bahwa hasil dari proses politik tersebut akan melahirkan pemimpin-pemimpin yang memiliki wewenang menyusun regulasi dan produk hukum. Kebijakan-kebijakan yang dirumuskan oleh Presiden, Kepala Daerah, maupun DPRD nantinya akan mengatur seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, yang secara otomatis akan berdampak langsung pada kehidupan rakyat, termasuk kaum perempuan.

Menyadari besarnya dampak produk hukum tersebut, Ummi mengajak anggota DWP Kemenag untuk tidak bersikap apatis. Ia menjelaskan bahwa perempuan adalah subjek yang akan terdampak langsung oleh setiap regulasi yang dibuat oleh pemimpin terpilih. Oleh karena itu, sangat krusial bagi perempuan untuk terlibat aktif mengawal proses politik sejak dini. Pengawalan ini diperlukan untuk memastikan bahwa pemimpin yang terpilih adalah figur yang berkualitas dan lahir dari proses yang jujur, adil, serta bebas dari kecurangan, sehingga potensi sengketa di kemudian hari akibat ketidakadilan dapat diminimalisir.

Menutup materinya, Ummi Nu'amah menekankan relevansi tugas pengawasan dengan peran ibu dan perempuan. Ia mengajak seluruh peserta yang hadir di hari Jumat ini untuk aktif melakukan pengawasan partisipatif demi menjaga kemurnian suara rakyat. Dengan memahami aturan main dan berani melaporkan dugaan pelanggaran, perempuan turut andil dalam menciptakan iklim demokrasi yang sehat, memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang lahir di masa depan benar-benar berpihak pada kesejahteraan masyarakat luas.