Mafindo : Tangkal Hoaks Pemilu, Literasi Digital Masyarakat Perlu ditingkatkan

UNGARAN – Ketua Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) Semarang Raya, Farid Zamroni menilai, kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia masih memprihatinkan. Padahal, literasi digital saat ini sangat dibutuhkan untuk menghadapi banjir informasi politik menjelang Pemilu 2024.

Hal itu dikatakannya dalam Rapat Fasilitasi dan Pembinaan Aparatur Pengawas Pemilu dengan tema “Kecerdasan dan Kecermatan Dalam Penggunaan Media Sosial Selama Tahapan Pemilu 2024” di Kantor Bawaslu Kabupaten Semarang, Jum’at, (9/12/2022) siang.

Ia memaparkan, apa yang terjadi dalam tempo 60 detik di internet sangat mencengangkan. Dalam waktu satu menit di internet tersebut terdapat 2,4 juta orang melakukan pencarian di google dan lebih dari 38 ribu foto diunggah ke instagram. Tidak hanya itu, ada lebih dari 347 ribu cuitan di twitter dan lebih dari 700 ribu orang log in facebook. Sementara dalam waktu yang sama, terdapat 2,78 juta video dilihat di youtube, 150 juta email dikirim dan lebih 20 juta pesan terkirim dari whatsapp.

"Di tengah banjir informasi ini, kemampuan literasi digital sangat diperlukan untuk mengidentifiaksi sebuah informasi, apakah termasuk kategori fakta atau kabar bohong (hoaks)," kata Farid.

Berdasarkan database Mafindo, temuan-temuan dalam pemetaan hoaks tahunan, pihaknya menyimpulkan bahwa tantangan ke depan dalam perang melawan hoaks masih tetap tinggi. Berakhirnya periode Pemilu 2019 tidak lantas menjadikan hoaks mereda. Kenyataannya, hoaks politik masih tetap mendominasi. Menjelang tahun 2024 sebagai tahun politik diperkirakan hoaks bertemakan politik akan semakin mendominasi.

Di indonesia, lanjutnya, isu yang paling banyak digunakan dalam kontestasi adalah agama, rasial dan ideologi, baik yang dikampanyekan secara online maupun offline. Sedangkan hoaks secara efektif digunakan untuk menyasar dan memanipulasi emosi. Melihat hal itu, tantangan kedepan semakin besar mengingat tingkat literasi digital masih rendah. Diperlukan langkah-langkah strategis secepatnya untuk meningkatkan kemampuan literasi digital dalam upaya mengatasi hoaks politik ini.

"Hoaks sebagai senjata konflik dan kontestasi politik, muncul dalam bentuk black campaign dan informasi yang menyerang pihak tertentu, yang dengan sengaja digunakan untuk mengelabui dan mengurangi kemungkinan lawan untuk menang," lanjutnya.

Sejumlah pertanyaan yang lantas menjadi refleksi bersama, kata Farid, adalah apakah kita sudah mampu menyaring dan kritis terhadap informasi? Apakah kita sudah beretika di media sosial? dan apakah selama ini kita berinteraksi di media sosial sudah mengedepankan kejujuran, nilai-nilai kesopanan, bertanggungjawab, dan bijak? Berangkat dari refleksi itulah ia menyebut perlunya meningkatkan kemampuan literasi digital, yakni, mempersiapkan masyarakat cakap digital dan mempunya etika bermedia sosial.

"Dunia maya itu asyik, dunia nyata juga seru. Pikir dulu sebelum gunakan jarimu. Sekali ketik, jejak digital sulit ditarik," Sebutnya..

Sementara itu Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Kabupaten Semarang Syahrul Munir saat membuka kegiatan tersebut menyebutkan hasil survei dari Kompas di bulan Juni 2022, publik menilai hubungan antara kedua kubu yang berseberangan dalam Pemilu 2019 belum membaik hingga saat ini. Sejumlah pihak khawatir, kondisi ini akan terus memburuk hingga Pemilu 2024 mendatang. Sebab, ada pihak pihak yang secara sadar memperkeruh suasana.

"Mereka adalah para influezer maupun buzzer yang ada di kedua kubu. Mereka terus menerus memproduksi konten konten di medsos yang memancing reaksi negatif," kata Munir.

Munir mengatakan, ada beberapa hal krusial dalam Pemilu yang menjadi perhatian Bawaslu. Yakni soal politik uang, politisasi sara dan penyebaran berita hoaks, kampanye hitam dan soal netralitas TNI, Polri dan ASN. Khusus terkait politisasi sara dan penyebaran hoaks pemilu, kata Munir, seharusnya bisa diminimalisasi dan diantisipasi sejak dini dengan cara meningkatkan kemampuan literasi digital pengawas pemilu maupun masyarakat secara umum.

“Harapan kami dalam kegiatan ini, kita sama-sama bisa belajar mengidentifikasi berita hoaks, kemudian langkah-langkah apa yang bisa dilakukan untuk menghentikan berita hoaks agar tidak menyebar ke masyarakat," jelasnya.

Senada, Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang Marjiono dalam sambutannya mengatakan, berdasarkan data statistik bahwa di Indonesia penguna gadget sebanyak 370,1 juta atau meningkat 13 persen. Sementara jumlah penduduk Indonesia berdasarkan sensus dari BPS ada 275, 7 juta jiwa, atau naik 1,3 persen. Artinya, jumlah pengguna gadget di Indonesia jauh lebih besar dibandingkan jumlah penduduk Indonesia.

“Kemudian sekitar 30 hingga 60 persen penduduk di Indonesia menjadi korban hoaks. Melihat hal tersebut terjadi di Indonesia dan terutamanya kita sebagai penyelenggara Pemilu perlu kita secara bijak menggunakan sosmed yang ada," kata Marjiono. (u5m/rul).