Lompat ke isi utama

Berita

Perisai Demokrasi Bangsa : Penghargaan terhadap Pelibatan Komunitas

Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Semarang, Edi.

Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Semarang, Edi.

Ungaran — Komunitas Perisai Demokrasi Bangsa menyampaikan apresiasi atas dilibatkannya mereka dalam pengawasan Program Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bersama Bawaslu dan KPU Kabupaten Semarang. Melalui keikutsertaan ini, komunitas merasa semakin memiliki ruang untuk mengambil peran dalam menjaga kualitas demokrasi di daerah. Hal tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan IV Tahun 2025 yang digelar Bawaslu Kabupaten Semarang pada Rabu (3/12/2025).

Ketua Perisai Demokrasi Bangsa Kabupaten Semarang, Edy, mengungkapkan rasa bangganya karena terus dilibatkan aktif sehingga keterlibatan komunitasnya tidak hanya diberikan di Kabupaten Semarang, tetapi juga di beberapa daerah lain.
“Kami merasa bangga karena selalu dilibatkan dalam setiap tahapan. Tidak hanya di Kabupaten Semarang, tapi teman-teman juga beberapa kali ikut serta di daerah lain,” ujar Edy.

Ia juga menyampaikan bahwa komunitasnya mendapatkan apresiasi dari berbagai pihak, baik dari Bawaslu maupun KPU, yang menilai partisipasi masyarakat sipil sebagai elemen penting dalam memastikan akurasi data pemilih.
“Ada apresiasi dari Bawaslu dan KPU, dan itu menjadi motivasi bagi kami untuk terus terlibat,” lanjutnya.

Meskipun jumlah anggota komunitas tidak besar, Edy menegaskan bahwa Perisai Demokrasi Bangsa tetap siap memberikan kontribusi terbaik melalui pengawasan, masukan, maupun kritik konstruktif terhadap proses pemutakhiran data pemilih.
“Kami punya keterbatasan, tapi kami selalu siap memberikan bantuan, saran, dan masukan kapan pun dibutuhkan,” tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen, komunitas ini telah menjalankan program Laskar Jaga Hak Pilih, sebuah gerakan sosial untuk memantau potensi masalah terkait hak pilih masyarakat. Namun, hingga saat ini mereka belum menerima laporan dari warga tentang permasalahan tersebut.
“Sampai sekarang belum ada laporan masyarakat terkait hak pilih. Ini menunjukkan bahwa kepedulian masyarakat terhadap isu ini masih rendah,” kata Edy.

Ia berharap pelibatan komunitas pengawas dapat semakin memperluas kesadaran publik tentang pentingnya mengecek data pemilih dan melaporkan ketika ada ketidaksesuaian. Dengan demikian, proses PDPB dapat berlangsung lebih akurat dan akuntabel.

Humas Bawaslu Kabupaten Semarang