Lompat ke isi utama

Berita

Podcast Bawasantai: Bawaslu Kabupaten Semarang Soroti Tantangan Pengawasan Digital dalam Pemutakhiran Data Parpol

Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Semarang bersama Mohammad Talkhis, S.Pd. Selaku anggota KPU Kabupaten Semarang Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu Saat menjadi Narasumber Podcast Bawasantai yang tayang di Kanal Youtube Bawaslu Kabupaten Semarang Jumat, (27/02/2026)

Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Semarang, Ummi Nu'amah, S.Pd.,  bersama Mohammad Talkhis, S.Pd. Selaku anggota KPU Kabupaten Semarang Bidang Teknis Penyelenggaraan Pemilu Saat menjadi Narasumber Podcast Bawasantai yang tayang di Kanal Youtube Bawaslu Kabupaten Semarang Jumat, (27/02/2026)

UNGARAN – Transparansi data dalam Sistem Informasi Partai Politik (SIPOL) menjadi topik hangat dalam tayangan Podcast Bawasantai Bawaslu Kabupaten Semarang, Jumat (27/02/2026). Diskusi ini mengungkap dinamika pengawasan dan sinkronisasi data parpol antara KPU dan Bawaslu Kabupaten Semarang. 

Anggota KPU Kabupaten Semarang, Mohammad Talkhis, menjelaskan bahwa pihaknya menemukan ketidaksesuaian data pada beberapa parpol antara       unggahan di SIPOL dengan SK pengurus pusat."Ada tiga partai yang data pemutakhirannya tidak sesuai antara SK pengurus pusat dengan data yang diunggah pada SIPOL. Terhadap ketidaksesuaian ini, kami memberikan rekomendasi agar diperbaiki pada semester pertama tahun 2026. Kami terus memberikan        kesempatan bagi parpol untuk melakukan penyempurnaan data," jelas Talkhis. 

Menanggapi tantangan tersebut, Kordiv Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Semarang, Ummi Nu'amah, mengakui adanya kendala teknis dalam pengawasan digital, terutama terkait fitur notifikasi pada SIPOL."Kendala kami adalah tidak bisa melihat notifikasi terkait data yang dimutakhirkan,     sehingga tidak terlihat apakah parpol melakukan perubahan atau tidak. Namun, hal ini tidak menjadi masalah bagi Bawaslu. Kami tetap maksimal dalam     pengawasan dengan terus berkoordinasi dengan KPU agar bisa saling mengoreksi jika terdapat data yang tidak pas," tegas Ummi.

Diskusi ini menekankan bahwa sinergi antara penyelenggara pemilu dan partai politik sangat krusial guna menjamin akurasi data politik di Kabupaten Semarang sebelum memasuki tahapan pemilu pada tahun 2029.

Untuk lebih Lengkapnya Podcast Bawasantai Pemutakhiran Data Partai Politik Berkelanjutan: Menjaga Akurasi Data Partai Politik bisa disaksikkan di Link https://www.youtube.com/watch?v=ETCt8MYrZQA 

Penulis : Ravi Cahya Kurniawan