Strategi Pencegahan Ditengah Mahalnya Biaya Pemilu

Ungaran - Pemilu yang telah usai menyisakan beberapa kisah menarik baik dari teknis penyelenggara maupun dari sisi pengawasannya. Salah satunya adalah biaya pemilu yang tinggi saat pelaksanaan pemilu tahun 2024 lalu. Biaya yang tinggi ini mau tidak mau harus berkonsekuensi dengan optimalnya peran pengawasan untuk menghasilkan pemilu dan pemimpin yang sesuai dengan kriteria kedaerahan masing-masing. Hal tersebut menjadi topik yang diangkat oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Semarang, Muharom Al Rosyid.

Dalam kegiatan yang berlangsung di Melva Balemong pada Selasa 16 Desember 2025 serta dihadiri oleh Kwartir Cabang Pramuka Semarang, Komunitas Pengawas Pemilu, dan Saka Adhyasta, Muharom menyampaikan bahwa pelaksanaan pemilu dan pemilihan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. "Pemilu dan Pemilihan kemarin menjadi salah satu ajang kontestasi dengan biaya termahal di Indonesia. Bayangkan saja untuk mengakomodir satu pemilih sampai ke TPS, negara harus mengaanggarkan biaya sebesar 70 ribu rupiah untuk pemilihan dan 300-500 ribu untuk pemilu nasional" buka Muharom.

Maka menurutnya mau tidak mau semua pihak harus ikut berkontribusi untuk sama-sama mengawasi kegiatan pelaksanaan pemilu dan pemilihan mendatang. "Dengan biaya yang sangat tinggi itu untuk melegalkan transisi kepemimpinan, maka proses Pemilu dan Pemilihan wajib dikawal agar mewujudkan pemilu yang berintegritas, akuntabel, jujur dan adil" sambung Muharom.

Muharom kemudian menyampaikan beberapa langkah strategis pencegahan untuk Pemilu kedepannya. "Di masa non tahapan ini, kita optimalkan kegiatan seperti penguatan kelembagaan antara Bawaslu dengan Kwarcab Pramuka untuk merumuskan Saka Adhyasta Pemilu serta mengolah metode sosialisasi yang tepat untuk tiap jenjang pendidikan, kemudian penyusunan materi edukasi dengan bahasa yang sederhana agar nilai-nilai pengawasan bisa diterima oleh anak-anak muda, terakhir yaitu penguatan jaringan komunitas dengan mendorong mereka untuk mulai berkonsolidasi sejak dini untuk persiapan pengawasan Pemilu 2029" jelas Muharom

Terakhir, Muharom berpesan bahwa kolaborasi dan jejaring penting untuk pengawasan partisipatif dari generasi muda sekarang. "Demokrasi adalah proses panjang. Generasi muda yang saat ini berusia 20-an diharapkan mulai membangun jaringan dan kolaborasi sekarang, agar 10-20 tahun mendatang siap mengisi pos-pos kepemimpinan strategis dengan bekal integritas yang dibangun melalui pengawasan partisipatif" tutup Muharom