Bawaslu Kabupaten Semarang Perkuat Akuntabilitas Kinerja Melalui Penyusunan IKU Pengawas Pemilu Tahun 2026

Ungaran – Bawaslu Kabupaten Semarang mengikuti Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawas Pemilu Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah pada Rabu (10/6/2026).

Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan akuntabilitas kinerja serta memastikan keselarasan pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu pada seluruh tingkatan organisasi pengawas pemilu.

Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto, bersama Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang, Ummi Nu'amah, Nurkus Budiyantomo, dan Muharom Al Rosyid mengikuti kegiatan tersebut didampingi Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang, Marjiono, serta seluruh Kepala Subbagian di lingkungan Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang.

Dalam rapat koordinasi tersebut, peserta memperoleh pemaparan mengenai arah kebijakan penyusunan Indikator Kinerja Utama Tahun 2026 yang mengacu pada Keputusan Ketua Bawaslu Nomor 284/OT.00/K1/12/2025 tentang Penetapan Daftar Indikator Kinerja Utama Anggota Bawaslu RI, Anggota Bawaslu Provinsi, dan Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2026.

Penyusunan IKU memiliki peran penting sebagai instrumen pengukuran keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan, sekaligus menjadi dasar dalam evaluasi capaian kinerja organisasi. Dengan indikator yang jelas dan terukur, diharapkan setiap unit kerja mampu melaksanakan tugas secara efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil.

Melalui kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Semarang semakin memperkuat komitmennya dalam mewujudkan tata kelola kelembagaan yang akuntabel dan profesional. Selain sebagai alat ukur kinerja, IKU juga menjadi instrumen penting dalam mendukung peningkatan kualitas pengawasan pemilu yang berintegritas dan sesuai dengan target organisasi.

Keikutsertaan Bawaslu Kabupaten Semarang dalam rapat koordinasi ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan untuk memastikan seluruh proses perencanaan dan pelaksanaan kinerja kelembagaan berjalan selaras dengan kebijakan dan arah pembangunan organisasi pengawas pemilu.