Lompat ke isi utama
Berita
Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Ummi Nu'amah (kiri) dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi dengan Kelompok Perempuan di Desa Kebumen, Banyubiru, Selasa 10 Februari 2026
humas
Ungaran - Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Semarang, Ummi Nu'amah mengatakan bahwa ada transformasi praktik politik uang yang berkembang di era digitalisasi ini.
Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Ummi Nu'amah (depan) dalam Konsolidasi Demokrasi dengan Kelompok Perempuan di Desa Kebumen, Banyubiru, Selasa 10 Februari 2026
humas
Ungaran - Pemilu tidak bisa lepas dari yang namanya politik uang. Politik uang seperti "jimat" yang dapat mempengaruhi idealis dan integritas masyarakat dalam memilih calon pemimpin idealnya.
Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang, Ummi Nu'amah (depan) dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi dengan Kelompok Perempuan Pengajian di Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Selasa 10 Februari 2026
humas
Ungaran - Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Ummi Nu'amah menyebut bahwa jalan akhir dalam rentetan politik uang akan bermuara pada tindak pidana korupsi.
Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang, Ummi Nu'amah (kiri) dalam kegiatan Konsolidasi Demokrasi dengan Kelompok Perempuan Pengajian di Desa Kebumen, Kecamatan Banyubiru, Selasa 10 Februari 2026
humas
Ungaran - Jalannya sebuah demokrasi menjadi salah satu pondasi penting untuk menunjukkan eksistensi dan kemerdekaan warga negara untuk memilih dan dipilih.
Kordiv HPS
humas
UNGARAN – Rangkaian kegiatan Simulasi Moot Court (Peradilan Semu) Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang diselenggarakan oleh Bawaslu Kabupaten Semarang bekerja sama dengan Program Studi Ilmu Hukum Universitas Ngudi Waluyo (UNW