Lompat ke isi utama
Berita
Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang, Muharom Al Rosyid (kemeja putih) menyerahkan Saran Perbaikan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 ke KPU Kabupaten Semarang, Rabu 10 Juni 2026
humas
Ungaran - Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang yang sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Parmas dan Humas, Muharom Al Rosyid mengatakan bahwa saran perbaikan pengawasan PDPB triwulan II ini terdapat beberapa elemen pemilih yang mendapat perhatian lebih salah satunya a
Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang, Muharom Al Rosyid (kemeja putih) menyerahkan Saran Perbaikan Pengawasan Penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan II Tahun 2026 ke KPU Kabupaten Semarang, Rabu 10 Juni 2026
humas
Ungaran - Dalam rangka mempersempit ruang maladministrasi pada penyusunan daftar pemilih berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Semarang melayangkan saran perbaikan pengawasan penyusunan daftar pemilih berkelanjutan triwulan II tahun 2026 kepada KPU Kabupaten Semarang.
Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto, memimpin rapat tindak lanjut persiapan penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengawas Pemilu Tahun 2026 bersama Anggota Bawaslu Kabupaten Semarang dan Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang di Kantor Bawaslu Kabupaten Semarang, Rabu (10/6/2026).
humas
Ungaran – Pimpinan Bawaslu Kabupaten Semarang bersama Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Semarang menggelar rapat tindak lanjut atas Surat Bawaslu Provinsi Jawa Tengah Nomor B-14/PR.02/JT/06/2026 tanggal 9 Juni 2026 perihal Undangan Rapat Koordinasi Persiapan Penyusun
Ketua Bawaslu Kabupaten Semarang, Agus Riyanto (kaos abu) saat berkonsolidasi demokrasi dengan warga perumahan randugunting, Selasa 24 Februari 2026
humas
Ungaran – Menurunnya antusiasme sebagian masyarakat terhadap pemilu menjadi salah satu dilema sekaligus tantangan besar dalam menjaga kualitas demokrasi.
Suasana Konsolidasi Demokrasi di Perumahan Randugunting, Selasa 24 Februari 2026
humas
Ungaran – Tingginya biaya politik dan praktik politik uang dinilai menjadi salah satu akar persoalan yang dapat mengancam kualitas demokrasi sekaligus memicu lahirnya praktik korupsi.